DPRD Kecewa Kadis Pertanian Berstatus Plt

WOL Photo

MEDAN, WOL – Kalangan legislator Provinsi Sumatera Utara merasa kecewa dengan keputusan Plt Gubernur Sumatera Utara, HT Erry Nuradi yang mengganti Plt Kepala Dinas Pertanian Aspan Sofian Batubara dengan Hajar Harahap yang juga berstatus pelaksana tugas. Seyogiayanya, anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan, menyarankan pergantian tersebut menjadi kepala dinas defenitif, agar lebih memacu kinerja instansi itu.

“Kebijakan Plt Gubsu melakukan pergantian pejabat di Dinas Pertanian ketika para pejabat Pemprovsu sudah usai mengikuti fit and proper test dalam rangka lelang jabatan Eselon II, sangat tidak tepat dan terkesan dipaksakan, apalagi penggantinya juga masih berstatus Plt, bukan defenitif,” tegas Aripay Tambunan, Rabu (16/3).

Aripay menuturkan, Dinas Pertanian merupakan mitra kerja utama Komisi B DPRD Sumut dan dalam beberapa bulan terakhir ini Komisi B sudah melakukan sejumlah pembahasan menyangkut rancangan anggaran Dinas Pertanian TA 2017. Sehingga sangat menganggu keberlangsungan kinerja di dinas tersebut karena kembali ke titik awal lagi.

“Selama ini kita juga telah melakukan pembahasan rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Provsu, dalam upaya memantapkan langkah-langkah yang mesti dilakukan demi mewujudkan cita-cita bersama, menjadikan Provinsi Sumut, swasembada pangan,” katanya.

Selain itu, ujar politisi PAN ini, Komisi B  juga tengah berupaya melahirkan blue print ketahanan pangan di Sumut, yang pembahasannya selama ini telah dirintis dan dilakukan secara berkesinambungan dengan Dinas Pertanian di bawah kepemimpinan Plt Kadis Aspan Sofian Batubara.

Advertisement

Berkaitan dengan itu, Aripay mengaku khawatir berbagai pembahasan yang dilakukan dengan Dinas Pertanian tersebut akan menemui kendala karena harus mengulang dari awal. Sebab Plt Kepala Dinas yang baru pasti akan berkilah, dirinya masih baru dan ingin mempelajari terlebih dahulu pola kerja dengan Komisi B DPRD Sumut.

“Jika demikian kondisinya, berbagai kajian strategis dan urgent yang telah direncanakan selama ini dengan pihak Dinas Pertanian, akan mentah kembali dan pembahasan harus kembali dimulai dari awal,” ujarnya.(wol/cza/data1)

Editor: SASTROY BANGUN