Deponering Untuk AS dan BW Banjir Kritik

Istimewa

JAKARTA, WOL – Keputusan deponering oleh Jaksa Agung HM Prasetyo terhadap mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW) terus menuai kritikan.

Wakil Ketua Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian Indonesia (ISPP), Irjen Pol Sisno Adiwinoto menilai bahwa pemberian pengesampingan perkara atau deponering merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip penegakan hukum dan keadilan.

“Secara hukum deponering tidak ada haknya. Apa Presiden akan berikan hak itu?,” ujar Sisno di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa langkah Jaksa Agung memberi deponering terhadap kedua mantan pimpinan KPK tersebut salah.

“Kami menganggap deponering yang dilakukan Jaksa Agung adalah salah. Kewenangan prerogratif tidak ada di Jaksa Agung. Maka dari itu itu perlu digugat,” lanjutnya.

Advertisement

Sekadara diketahui, Prasetyo telah memutuskan untuk memberi deponering terhadap AS dan BW dengan alasan sebagai bentuk dukungan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

AS ditetapkan sebagai tersanka oleh Breskrim Mabes polri dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai ketua KPK. Sementara BW ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu pada sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane melaporkan Jaksa Agung HM Prasetyo ke Bareskrim Mabes Polri terkait deponering Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.

Sebelumnya beredar kabar bahwa pihaknya akan melakukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas keputusan tersebut. Namun, Neta menampik hal tersebut.

“Memang belum ada rencana ke Pengadilan Negeri Jaksel. Tapi ke Bareskrim melaporkan Jaksa Agung. Kawan-kawan sudah di Bareskrim sekarang,” ujar Neta dalam pesan singkatnya, Senin (7/3/2016).(hls/data2)