Komisi C Pertanyakan Transparansi Data Pajak Dispenda Sumut

Komisi C DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan (WOL Photo)

MEDAN, WOL – Komisi C DPRD Sumatera Utara mempertanyakan data pajak dari Dinas Pendapatan Daerah yang dinilai tidak transparan. Hal itu disampaikan anggota Komisi C DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan pada rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumut dengan Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Ia menilai, Dispenda tidak transparan dalam menyampaikan data pajak karena jumlah pajak kendaraan bermotor dari Jasa Raharja menunjukkan selisih hingga 3,5 juta unit dari data Dispenda.

Selain itu, Ketua Komisi C DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga juga meminta Dispenda Sumut untuk giat mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2016.

“Peningkatan PAD yang harus dilakukan Dispenda Sumut terkait dengan implementasi dan pelaksanaan terhadap Perda No 28/2009 yang sampai saat ini sudah 3 tahun tidak menunjukkan penambahan PAD yang signifikan, bahkan pada tahun 2015 terjadi penurunan dari PAD sebelumnya,” katanya, Senin (15/2).

Menjawab hal itu, Kepala Dinas Pendapatan Sumut, Rajali menuturkan, pihaknya menargetkan mampu memperoleh penerimaan daerah Rp9,97 triliun naik dari tahun lalu Rp8,67 triliun. Sedangkan pada APBD 2016, target PAD hanya Rp4,63 triliun atau meningkat dari Rp4,62 triliun pada tahun lalu. Selain itu, dana perimbangan naik menjadi Rp2,27 triliun dari Rp1,71 triliun dan pendapatan lain yang sah melonjak menjadi Rp3,07 triliun dari Rp2,11 triliun.

Advertisement

“PAD Sumut kami proyeksi tidak dapat meningkat signifikan karena masih bertumpu pada pajak kendaraan bermotor. Rajali merinci, pada tahun lalu, realisasinya mencapai 100,4% atau Rp1,49 triliun,” paparnya.

Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Dispenda Sumut Victor Lumbanraja menambahkan, realisasi pada 2015 hanya meningkat tipis karena penjualan kendaraan bermotor yang stagnan. Tercatat, pada tahun lalu kendaraan bermotor yang membayar pajak 2,22 juta unit dari 2,19 juta unit pada 2014.

“Pada tahun lalu, kami memperkirakan ada 3,2 juta unit kendaraan bermotor yang tidak mendaftar ulang atau membayar pajak. Jika dikompensasi ini nilainya mencapai Rp1,8 triliun. Ini merupakan permasalahan yang sulit diselesaikan,” ujarnya.(wol/cza/data2)

Editor: SASTROY BANGUN