MEDAN, WOL – Anggota Komisi D DPRD Sumut, Leonard Surungan Samosir mengatakan bahwa pihaknya akan mengkritisi sejumlah ‘bisnis’ dan usaha yang dijalankan PT Angkasa Pura II.
“Kita nanti akan mempertanyakan kepada AP II seputar pendirian anak perusahaan yang diberi nama AP Solution, dalam menangani langsung sejumlah usaha, proyek dan program di bandara,” katanya ketika ditanyai terkait agenda rapat dengan PT Angkasa Pura II dan Otoritas Bandara Kuala Namu di DPRD Sumut hari ini, Selasa (2/2).
Politisi Partai Golkar ini berpendapat bahwa pendirian anak perusahaan AP Solution tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab, AP Solution justru dalam kinerjanya kerap ‘meminta makan’ kepada induk perusahaannya yakni AP II.
Padahal, AP Solution ini disebut-sebut banyak menjalani seperti Lounge hingga sejumlah tender proyek atau program, seperti tender kebersihan.
“Namun kenyataan di lapangan saat ini kita lihat sendiri persoalan kebersihan di KNIA sangat buruk dan tidak becus. Untuk itu nantinya kita akan meminta pertanggungjawaban AP II,” cecarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Nezar Djoeli menegaskan, pertemuan dengan sejumlah pengelola di KNIA tersebut juga bertujuan untuk menelusuri dan mengetahui apakah para pengelola tersebut menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melayani para penumpang. Selain itu, dewan juga nantinya akan mempertanyakan semakin rendahnya kualitas pelayanan di KNIA saat ini dibandingkan dengan Bandara Polonia lalu.
“Saat Bandara Polonia dulu kita memperoleh bintang empat internasional, tapi kita sejak berganti di KNIA untuk dapat bintang lima nasional saja sepertinya sangat sulit. Untuk itu, kita akan mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban sejumlah pengelola di KNIA tersebut,” tegas politisi Partai NasDem ini.(wol/cza/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post