Dilarang Listriki 6 Provinsi, PLN Keberatan

foto: Istimewa
Iklan

JAKARTA, WOL – Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menolak inisiasi pencabutan kewenangan PLN untuk melistriki enam provinsi di Indonesia bagian Timur.

Ketua Serikat Pekerja PLN, Deden Dhitya Dharma mengatakan, bila kewenangan PLN untuk melistriki enam provinsi tersebut dicabut, maka telah melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Karena melistriki wilayah Indonesia adalah tugas negara. Negara dalam hal ini adalah PLN itu sendiri.

“Pemecahan PLN di daerah tidak sesuai dengan konstitusi,” kata Deden, di Kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo I, Blok M, Jakarta, Kamis (11/2).

Sementara itu, ditemui di tempat yang sama, Ketua Departemen Litbang DPP Serikat Pekerja PLN, Jumadis Abda mengungkapkan, bila wewenang PLN ini diberikan ke swasta akan berdampak pada kenaikan harga tarif listrik di enam provinsi.

“Akan berdampak terhadap harga energi listrik yang mahal,” ucap Jumadis.

iklan

Hal itu ditegaskannya di mana saat ini Harga Pokok Produksi listrik sangatlah tinggi, bila wewenang itu dicabut, maka malah tambah menaikkan lagi harga listrik di provinsi-provinsi itu.

“Saat ini HPP tinggi. Jadi disubsidi silang, akhirnya biaya jual ke masyarakat sama saja se-Indonesia. Kalau dipisah dipecah pasti dia (harga listrik) akan naik,” jelas Jumadis.

Oleh karena itu, serikat pekerja PLN sangat menolak pemerintah dalah hal ini Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tentang wacana pencabutan wewenang PLN dan memberikan wewenang tersebut ke swasta.

“Kami menolak itu ke Menteri ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memecah PLN. Kita tentang keras,” tutup Jumadis.(mtn/data2)

Iklan