JAKARTA, WOL – Wacana reshuffle jilid II kian kencang. Direktur Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, menganggap reshuffle kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak terlepas dari kesepakatan politik.
“Kebijakan untuk mereshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-JK nampaknya tidak terlepas dari konteks itu (politik), jika asumsi ini didasarkan pada sistem politik kekinian dan realitas politik yang menunjukkan kurang kuatnya dukungan politik di parlemen,” ujar Karyono di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/1) malam.
Karyono melihat gejala deal-dealan politik sudah mulai nampak meski tidak terang-terangan diekspos ke publik. Misalnya, ketika Partai Amanat Nasional bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat dan mengajukan sejumlah nama untuk dimasukkan ke dalam kabinet kerja.
“Permintaan PAN ini tentu sebagai konsekuensi politik setelah resmi menyatakan bergabung dengan pemerintah. Dalam perhelatan politik terkini, hampir mustahil ada partai yang mau memberikan dukungan politik secara cuma-cuma,” jelasnya.
Di tambah lagi, lanjut Karyono, Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) membuka peluang mendukung pemerintah. Wacana itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Golkar, Nurdin Halid.
“Jika seandainya Golkar jadi bergabung, dengan pemerintah, maka hampir dipastikan ujung-ujungnya adalah deal politik yang berupa posisi menteri dan atau deal politik yang lain,” tandasnya.(metrotvnews/data1)
Discussion about this post