Plt Gubsu Minta SKPD Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik

WOL Photo

MEDAN, WOL – Plt Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi meminta seluruh SKPD meningkatkan mutu pelayanan publik sebagaimana amanat Undang Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal itu disampaikan Plt Gubsu menyikapi hasil penelitian Ombudsman RI terhadap tingkat kepatuhan terhadap 13 pelayanan publik dengan nilai Sedang.

Dalam pertemuan antara Plt Gubsu dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Abyadi Siregar menyerahkan hasil penelitian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik, partisipasi publik, inovasi pelayanan publik, penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 13 pelayanan publik pada 10 Satuan Perangkat Kerja Daerah Sumatera Utara, hasilnya 8 pelayanan termasuk zona hijau (tinggi), 3 pelayanan termasuk zona kuning (sedang) dan 2 pelayanan termasuk zona  merah (rendah). Total nilai rata-rata dari seluruh pelayanan yang diselenggarakan Pemprovsu tersebut rata-rata bernilai 75,54 atau masuk zona kuning (tingkat kepatuhan sedang).

Plt Gubsu Erry Nuradi mengucapkan terimakasih karena Ombudsman RI telah melakukan penelitian di lingkungan Pemprovsu maupun lima kabupaten lainnya di Sumut yaitu Deliserdang, Medan, Langkat, Dairi dan Serdang Bedagai.

“Terimakasih sudah melakukan penelitin. Masih ada SKPD yang mmberikan layanan dengan kualitas yang masih rendah menjadi masukan bagi kami, ke depan SKPD harus melakukan perbaikan kualitas yang ada. Saya minta penelitian ini ditindaklanjuti,” harap Erry Nuradi.

Advertisement

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provsu, Abyadi Siregar dalam kesempatan itu didampingi para asisten yaitu Ricky Nelson Hutahaean, Tetty Nuriani Silaen, Edward Silaban, Hana Ginting, menjelaskan, penelitian dilakukan berkelanjutan sejak tahun 2013 terhadap produk pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah se Indonesia. Pada tahun 2015 penelitian diselanggarakan pada bulan Maret-Mei 2015.

“Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dari 13 produk layanan administrasi termasuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang. Hasil ini perlu disikapi secara positif dengan upaya perbaikan dan komitmen pimpinan,” ujar Abyadi.(wol/rdn/data1)

Editor: SASTROY BANGUN