Penggunaan Dana Desa di Rantauprapat Syarat Penyimpangan

Iklan

RANTAUPRAPAT, WOL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rantauprapat  diminta segera mengusut dana yang dianggarkan untuk Program Percepatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2014-2015 di Labuhanbatu. Pasalnya, dana PPIP yang berjumblah Rp 250.000.000 perdesanya tersebut dalam pelaksanaannya sarat penyimpangan.

Akibatnya  dalam realisasinya di sejumblah titik , seperti di Panai Tengah ada empat desa yang memperoleh kucuran dana tersebut untuk pembangunan fisik, seperti di desa Sei Nahodaris,Telaga suka,Kelurahan Labuhan bilik, juga di empat desa Kecamatan Panai Hilir sampai saat ini pelaksanaannya amburadul.

Berdasarkan informasi dari sejumblah OMS (organisasi masyarakat setempat) sebagai pelaksana kegiatan ini, kalau dana yang seharusnya tersalur untuk pelaksanaan program ini, sebesar 25 persen disunat oleh satker, konsultan dan PPK .

“Iya bang, gimana la pekerjaan kami ini mau bagus seperti RAB, dana yang cair melalui rekening kami diminta pihak PPK dan konsultan sebesar 25 persen, katanya untuk biaya operasional mereka kelapangan,”ungkap salah ketua OMS yang saat dijumpai.

Berdasarkan informasi inilah Sekretaris API Labuhanbatu Bung Nasty, meminta pihak Kejari Rantauprapat dibawah pimpinan Hermon Dekristo segera mengusut dugaan penyimpangan dana PPIP di Rantauprapat tersebut. ” Sebab sampai saat ini, pihak konsultan BN dan AF sebagai PPK saling lempar bola panas terkait kutipan dana PPIP hingga 25 persen ini,” kata Bung Nasty. (wol/rdn/data1)

iklan
Iklan