Pelaku Penebangan Kayu Ilegal Rugikan Negara Rp500 Juta

WOL Photo
Iklan

MEDAN, WOL – Pasca-menyita puluhan batang kayu berukuran jumbo yang ditebang tanpa izin dari Aek Pamingke, Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, diketahui kerugian negara mencapai ratusan juta.

Sejumlah 32 kayu jumbo disita Subdit IV/Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumut beserta tiga truk pengangkut kayu gelondongan, tanpa dilengkapi dokumen resmi masih diamankan Polda Sumut di Polsek di Aek Pamingke Aek Natas Labuhanbatu Utara.

Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Robin, mengatakan seorang berinisial T yang ditetapkan Polda Sumut sebagai tersangka mengaku kayu itu hendak diperdagangkan sebagai bahan mentah untuk bahan bangunan. Ia diamankan karena diduga cukong pengusaha kayu.

“Dari hasil pemeriksaan ditaksir kerugian negara akibat praktik kayu ilegal ini mencapai Rp500 juta atau setengah miliar,” kata Robin, Rabu (27/1).

Robin juga menyebutkan puluhan kayu senilai ratusan juta itu rencananya akan diperdagangkan tersangka ke wilayah Asahan. Hingga kini tersangka masih dilakukan pemeriksaan guna pengembangan kasus praktik penebangan dan transaksi kayu ilegal.

iklan

“Kayu-kayu ilegal yang kami amankan itu diketahui akan diedarkan ke wilayah Asahan,” sebut Robin.

Diketahui sebelumnya, penangkapan yang dilakukan Polda Sumut terhadap truk bermuatan puluhan batang kayu jumbo ilegal berdasarkan informasi masyarakat. Dari keterangan itu, polisi langsung melakukan pemeriksaan di sekitar Jalan Aek Pamingke Kabupaten Labura.

“Awal penangkapan, petugas menghentikan tiga unit truk bernomor polisi BK 8310 YJ, BM 9514 DF, dan BM 9260 DF yang diketahui membawa kayu diduga tidak memiliki izin tanpa memiliki dokumen yang sah,” jelas Robin sebelumnya.

Pihak Polda Sumut sejauh ini menduga kayu-kayu itu diambil dari kawasan hutan lindung yang ada di Labura. Penyidik juga telah memintai keterangan para saksi dan melakukan penahanan terhadap tersangka.

“Atas tersangka, kami menetapkan akan diganjar hukumannya di atas lima tahun penjara,” tegas Robin.

Hal itu sesuai diatur dalam Pasal 12 huruf B,C dan E Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf  (b) Undang-Undang (UU) RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.(wol/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan