JAKARTA, WOL – Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) Djarot Sulistio Wisnubroto mengemukakan, Indonesia setidaknya memiliki potensi sekitar 70 ribu ton uranium sebagaimana yang ada di laboratorium di Kalimantan Barat. Selain itu potensi juga ada di Bangka Belitung, juga ada di Mamuju (Sulawesi Barat), dan mungkin juga ini yang perlu lebih didalami ada di Papua.
Yang sudah dimanfaatkan? “Saya kira kita belum manfaatkan, karena kita memang belum punya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Jadi kita punya reaktor riset Bandung, Yogya dan Serpong, itu kita menggunakan uranium yang berasal dari luar,” kata Prof Djarot usai diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/1) siang.
Hasil studi BATAN sendiri, menurut Djarot, yang terakhir dilakukan adalah tahun 2011-2013 tentang studi dampak dan studi di Bangka Belitung. Ia menyebutkan, selama ini di Bangka Barat dan Bangka Selatan secara teknis lokasi tersebut layak untuk didirikan PLTN. Tetapi bagaimanapun juga, hal itu masih menunggu keputusan dari pemerintah.
Kepala BATAN menjelaskan, jika akan dibangun maka perhitungan realisasi baru akan sampai tahun 2030. Bisa jadi 2025, bisa jadi 2024 karena PLTN itu membangun butuh 7-10 tahun. “Itu dibutuhkan awalnya adalah sekitar 2 x 1000 megawatt atau 2 unit PLTN,” terang Djarot seraya menyebutkan tadinya 2 unit PLTN itu mau dibangun di Bangka.
Djarot mengaku telah melaporkan kepada Presiden Jokowi mengenai adanya permintaan di beberapa daerah, misalnya di Kaltim atau bahkan ada surat dari gubernur se-Sumatera pada tanggal 7 Oktober 2015 yang menginginkan suplai listrik dari PLTN yang dibangun di Bangka.
Namun Kepala BATAN enggan menjawab pertanyaan apakah pembangunan PLTN itu sudah mendesak. Ia menegaskan, itu bukan ranah BATAN, karena lembaga ini adalah lembaga riset.
“Saya kira kita mengikuti saja bahwa seperti yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden tadi, yang mengatakan setelah dikaji dengan saksama seluruh potensi apakah nuklir masuk atau tidak, kita harus segera putuskan,” kata Djarot seraya menegaskan, kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki BATAN untuk mengoperasionalkan PLTN itu.
Mengenai masalah keamanan, Kepala BATAN itu menyampaikan keyakinannya. Ia membandingkan, kecelakaan PLTU dengan PLTN, kecelakaan PLTN yang kita tahu di Chernobyl dan Fukusima, dalam sejarahnya yang besar-besar. “Nah itu saja bandingkan saja dengan kecelakaan yang lain. Atau bandingkan dengan kecelakaan pesawat terbang misalnya,” ujarnya.
Saat ditanya seberapa siap membangun PLTN, Kepala BATAN menegaskan, kita sudah 40 tahun mempersiapkan, tapi ini belum ada keputusan apapun. “Jadi saya katakan BATAN itu siap loh kalau bernuklir atau tidak bernuklir,” tegasnya.
Mengenai sikap Presiden Jokowi, menurut Djarot, tadi beliau mengatakan harus ada suatu keputusan yang pasti karena itu menunjukan, para peneliti kita juga akan maju mundur, tidak termotivasi. Ini beneran atau tidak sih. Ia membandingkan Vietnam yang di belakang kita sudah kontrak dengan Rusia dan Jepang.
“Tetapi sekali lagi BATAN pada posisi technical supporting organization. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan ya atau tidak itu kita akan ikuti saja,” kata Djarot.
Artinya belum ada instruksi khusus membangun? “Belum ada. Beliau instruksinya adalah ke Menteri ESDM adalah dikaji secara saksama dan dihitung potensi-potensi yang ada. Dari situ perlu nuklir atau tidak,” pungkas Djarot.
Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, secara teknologi dan pengetahuan kita mesti jaga. Karena itu harus ada usaha-usaha meningkatkan, mengembangkan. Tapi sebagai project komersial, menurut Sudirman, dirasa belum begitu mendesak, karena kita masih punya potensi-potensi energi baru-terbarukan yang cukup besar yang belum dieksplorasi.
“Jadi, hitungan kita punya 300 megawatt potensi yang terdiri dari hidro, kemudian angin, terus arus laut, matahari, dan juga geotermal. Itu yang akan diprioritaskan di lima tahun ke depan. Jadi kita belum punya time line kapan sebaiknya membangun itu,” ungkap Sudirman. (hls/data2)
