JAKARTA, WOL – Menyusul maraknya isu reshuffle Kabinet Kerja Presiden Jokowi justru memicu kegaduhan yang lebih menonjolkan isu politik ketimbang kinerja menteri.
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia melalui Ketua Bidang Kebijakan Publik, Azza el Munadiyan memandang, bahwa kegaduhan pemerintahan akibat isu reshuffle lebih banyak dorongan politik ketimbang evaluasi kinerja menteri.
“Resuffle menteri merupakan sebuah keharusan ketika kinerja menteri tersebut tidak memuaskan, bukan berdasarkan politik bagi-bagi kursi yang seperti yang selama ini dimainkan ” ujar Azza.
Dikatakan, publik membaca Jokowi hanya menjadi petugas dari partai pengusungnya sehingga dalam pemilihan menteri kabinet harus professional.
Kondisi politik nasional yang tak pernah sepi dari kegaduhan-kegaduhan yang dilakukan oleh politik partai pendukung menunjukan bahwa pemerintah dan partai politik justru mengabaikan kondisi rakyat.
Ekonomi Indonesia masih dilanda krisis serta berbagai permasalahan seolah tertutup isu reshuffle dan bagi-bagi kursi menteri.
Untuk itu, KAMMI meminta Jokowi harus bersikap tegas dengan mereshuffle menteri-menteri yang memiliki kinerja buruk.
Melakukan proses reshuffle byang ertujuan untuk perbaikan pelayanan kepada rakyat bukan pelayanan kepada partai pendukung.
“Mengingatkan Jokowi merupakan Presiden Indonesia bukan presiden parpol, maka bekerja dan bertindaklah sebagai presiden Indonesia bukan presiden boneka,” pungkasnya. (hls/data1)
