DPR: Kemiskinan Perlu Perhatian Serius

Saleh Partaonan Daulay (foto: Ist)
Iklan

JAKARTA, WOL – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong kepada pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam perumusan program penanggulangan kemiskinan. Sebab, kenaikan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 780 jiwa sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah.

“Berdasarkan laporan BPS, per September 2015, angka kemiskinan di Indonesia sudah menyentuh angka 28,51 jiwa atau 11,13 persen dari total jumlah penduduk,” kata Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay, di Jakarta, Selasa (12/1).

Ia menjelaskan, padahal ada banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Dalam skala besar, pemerintah memiliki program KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), Jamkesmas, PKH (Program Keluarga Harapan), BOS, Raskin, KUR, dan PNPM.

Bahkan, baru-baru ini pemerintah juga menggulirkan program dana desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Belum lagi program dengan budget menengah seperti KUBe (kelompok usaha bersama), RTLH (rumah tidak layak huni), UEP (usaha ekonomi produktif), KUbe PKH, dan beberapa program lain yang ada di kementerian sosial.

“Seluruh program itu menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Untuk tahun 2016, alokasi anggaran PKH adalah sebesar Rp 12 triliun dari Rp 15,3 triliun total anggaran Kemensos. Angka ini tentu sangat tinggi jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai,” ujarnya.

iklan

Untuk itu, pemerintah perlu mengukur tingkat keberhasilan seluruh program yang ada. Ini dimaksudkan agar program tersebut dapat dievaluasi secara baik untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang mungkin masih ada.

“Karena dengan kenaikan angka kemiskinan di Indonesia menandakan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan dan program jamin pengaman sosial lainnya belum berhasil menurunkan angka kemiskinan,” tandasnya. (wol/inilah/data2)

Iklan