MEDAN, WOL – Lembaga Bantuan Hukum Medan, mengharapkan Mabes Polri tidak berhenti dalam mengungkap kasus hukum yang disangkakan pada Direktur PT Agro Lintas Nusantara, Yosua Irawan Lau dengan tuduhan perampasan lahan milik Koperasi Pengembangan USU.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Surya Adinata, Senin (7/12), mengatakan Bareskrim Polri harus menelusuri dan mengembangkan penyelidikan terhadap Yosua Irawan Lau.
‘Karena kita duga dibalik kasus ini masih banyak aktor-aktor lain yang ‘bermain’ dalam perampasan lahan Koperasi Pengembangan USU yang telah inkracht di Mahkamah Agung,” katanya.
Ia menduga, ada orang lain yang ikut berperan di balik Yosua seperti Notaris, perangkat desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution.
“Polri harus menyelidiki sejauh mana keterlibatan para pihak-pihak tersebut dalam upaya pemalsuan data otentik lahan milik Koperasi Pengembangan USU,” cetusnya seraya menambahkan dengan ditahannya Yosua Irawan Lau oleh Mabes Bareskrim Polri menunjukan kepada masyarakat bahwasannya keangkuhan dan kekuasaan bisa juga diruntuhkan.
Saat disinggung wartawan apakah praktek yang ditunjukan Direktur Utama PT ALN ini merupakan pelaku mafia tanah/lahan di wilayah Sumut, Surya mengungkapkan, hal seperti ini adalah salah satu modus yang biasa dilakukan oleh mafia tanah.
“Praktek seperti ini adalah praktek yang lazim dilakukan oleh para mafia tanah. Oleh karena itu seharusnya polisi jangan berhenti hanya pada kasus ini, perlu juga diselidiki juga areal-areal lain yang dikuasai perusahaan ini, jangan-jangan dalam mendapatkan arealnya juga diduga dilakukan dengan modus yang sama,” ucap Surya.
Surya juga berharap, penyelidikan Polri tidak berhenti sampai kasus ini saja (Koperasi Pengembangan USU, -red), tetapi juga mengembangkan penyelidikan terhadap unit-unit usaha PT ALN di berbagai daerah lainnya yang diduga menyalahi aturan hukum.
Sementara itu, Sekretaris Koperasi Pengembangan USU Darwin Dalimunthe berharap, kasus ini segera berakhir dengan dikembalikannya IUP Koperasi Pengembangan USU sesuai putusan Mahkamah Agung.
Menurutnya, dengan ditahannya Direktur Utama PT ALN merupakan titik terang keadilan hukum bagi Koperasi Pengembangan USU, dan berharap Pemkab Madina juga segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung sesuai dengan azaz pemerintahan yang baik.(wol/cza/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
