Komunikasi Jokowi dengan Menteri Tak Berjalan

setkab.go.id

JAKARTA, WOL – Anggota Komisi V DPR, Miryam S Haryani menuturkan, Kementrian Perhubungan (Kemenhub) terlambat mengeluarkan kebijakan pelarangan ojek online. Meskipun kebijakan itu telah dicabut kembali.

“Apabila pemerintah tegas sudah tentu langkah ini diambil sebelum hadirnya ojek berbasis online karena ojek konvensional atau ojek pangkalan sudah lebih dulu ada dan beroperasi,” kata Miryam di gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/12).

Ketua DPP Hanura ini pun memahami langkah Kemenhub dalam mengeluarkan larangan tersebut karena memang dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum diatur mengenai jasa angkutan roda dua. Namun sudah terlambat.

Politikus Hanura itu tidak mengerti ada perintah apa dari Presiden terhadap Jonan hingga akhirnya mencabut keputusannya tersebut. Tapi menurutnya, sikap ini juga semakin menunjukkan bahwa koordinasi antara Presiden dengan menterinya belum berjalan dengan baik.

“Terbukti masih seringkali terjadi missed di dalamnya, kasus ojek online ini salah satunya,” tuturnya.

Advertisement

Ke depan kata Miryam, pemerintah harus lebih sigap dalam menyikapi setiap fenomena yang dianggapnya tidak sesuai dengan UU yangberlaku, jangan sampai sudah menjamur dan masyarakat sudah nyaman kemudian baru dikeluarkan larangannya.

“Sikap-sikap seperti ini justru hanya akan memperlambat laju perekonomian akibat regulasi yang tidak jelas dari pemerintah. Sudah sering saya sampaikan kepada presiden bahwa sudah saatnya evaluasi para menteri yang tidak kompeten agar tidak selalu terjadi missleading dalam pemerintahannya,” tandasnya.(inilah/data1)