Anggota DPRD SU Bingung Pimpinan Absen dari Rapat

WOL Photo/Ega Ibra

MEDAN, WOL – Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara merasa bingung dengan sikap pimpinan dewan yang absen dari rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2015.

Pada rapat paripurna yang diagendakan Kamis (3/12) ini, tidak ada seorang pun pimpinan dewan yang hadir. Namun dari pihak Pemprov Sumut diwakili oleh Sekretaris Daerah Hasban Ritonga. Karena tidak ada pimpinan yang masuk ke ruang sidang, akhirnya pejabat tersebut meninggalkan ruangan.

Sebagian kecil anggota DPRD Sumut yang berada di ruang rapat paripurna mengaku tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya menggerutu karena waktu terbuang sia-sia untuk menunggu pimpinan membuka rapat.

“Saya tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kemarin juga seperti ini, terus menunggu,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat, Salomo Pardede.

Hal senada disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan yang menyesalkan terulangnya pembatalan rapat paripurna yang beragendakan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Sumut dan DPRD terkait KUA PPAS P-APBD 2015 itu.

Advertisement

“Padahal ini kewajiban dan merupakan tanggung jawab dewan kepada rakyat. Harusnya wakil rakyat bisa bersikap negarawan lah,” cecarnya.

Ia juga merasa kecewa dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD Sumut dari Partai Hanura, Zulkifli Efendi Siregar yang beralasan minimnya kehadiran dewan karena sibuk mempersiapkan pilkada.

“Alasan apa itu, harusnya kesampingkan dulu kegiatan-kegiatan lain, inikan untuk kepentingan rakyat dan Sumatera Utara,” cetusnya.

Sementara itu, informasi yang beredar terjadi pertemuan tertutup di ruangan Zulkifli Efendi Siregar, di Lantai II Gedung DPRD Sumut. Pertemuan itu dihadiri Hasban Ritonga dan Wakil Ketua DPRD Sumut dari Partai Gerindra Parlinsyah Harahap.

Sejauh ini tidak diketahui apa yang tengah mereka bahas secara tertutup di dalam ruangan tersebut, sehingga harus menunda jalannya sidang paripurna. Namun menurut informasi yang beredar, rapat tertutup tersebut masih seputar polemik mengenai pendahuluan pembayaran hutang senilai Rp237.457.741.151 yang telah diakomodir dalam P-APBD 2015.(wol/cza/data2)

Editor: SASTROY BANGUN