Tidak Alokasi ADD 10%, RAPBD Tidak Disahkan

Ilustrasi
Agregasi
Agregasi

 

JAKARTA, WOL – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terancam tidak akan disahkan. Hal ini jika Pemerintah Daerah (Pemda) belum memenuhi beberapa kriteria mengenai dana desa.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo menyatakan, pihaknya perlu mendorong Pemda untuk disiplin terkait kewajiban alokasi dana desa (ADD) minimal 10 persen dari dana perimbangan di luar DAK dan DBH.

“Pemda Provinsi dimohon untuk pada saat melakukan evaluasi raperda tentang APBD di setiap provinsi, mohon untuk dilihat apakah Kabupaten Kota tersebut telah memenuhi ADD 10 persen dan PDRD (Pajak dan retribusi daerah) 10 persen. Terhadap Kabupaten Kota yang belum memenuhi agar RAPBD nya tidak di sahkan,” jelas dia di Jakarta, Senin (16/11).

Boediarso menyatakan, hal tersebut perlu dilakukan mengingat pada 2015 masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum mengalokasikan ADD 10 persen. Tidak hanya itu, daerah juga masih banyak yang belum memberikan pajak retribusi daerah 10 persen.

Advertisement

“Tadi kita minta kepada Provinsi karena itu yang akan memfasilitasi Rakerda untuk melihat, mencermati dan mengevaluasi apakah dalam rancangan aturan daerah udah memuat ADD dan PDRD itu,” jelasnya.(hls/data2)