Sekda, Mantan Sekda dan Sekwan Sumut Diperiksa KPK

WOL Photo/Ega Ibra

JAKARTA, WOL – Sekretaris Daerah Provinisi Sumatra Utara Hasban Ritonga kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap yang diterima DPRD Sumut dari Gatot Pujo Nugroho saat menjadi gubernur setempat.

“Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka GPN (Gatot Pujo Nugroho),” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Jakarta, Selasa (24/11).

Bersama Hasban, penyidik KPK juga memanggil saksi lainnya. Mereka adalah anggot Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Sumut/mantan Sekda Pemprov Sumut 2011-2014 Nurdin Lubis, dan Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Radiman Tarigan. Mereka juga akan dimintai keterangan dalam kasus yang sama.

“Sama mereka juga dimintai keterangannya dalam kasus yang sama,” ujar dia.

Sementara untuk kasus dugaan suap Gatot terkait pengamanan penyelidikan kasus suap yang ditangani Kejaksaan Agung dan Kejati Sumut, penyidik memanggil Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti Swasanani.

Advertisement

Yayuk mengaku belum mengetahui pasti dipanggilnya Winan dalam perkara ini. Yang pasti, ia akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Gatot.

Diketahui, penyidik KPK menjadikan Gatot sebagai tersangka dalam tiga kasus sekaligus. Pertama Gatot menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap hakim PTUN Medan. Kedua Gatot dituduh memberikan suap pada Patrice Rio Capela saat menjadi Sekjen Partai NasDem dan anggota DPR. Dan yang terakhir Gatot menjadi tersangka kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Sumut.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan enam tersangka dalam dugaan suap ini. Mereka yakni Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah, mantan Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun, dan mantan Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, Kamaludin Harahap dan Sigit Pramono Asri.

Pemberian suap itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut tahun 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumut tahun 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut tahun 2014 dan 2015 serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumut tahun 2015.

Gatot yang diduga sebagai pemberi disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, kelima legislator yang diduga penerima suap disangka Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ags/wol/inilah/data1)