JAKARTA – Komisi III DPR RI telah menunda uji kepatutan dan kelayakan delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki mengatakan, lembaga anti rasuah itu terancam mengalami kekosongan pimpinan. Terlebih masa jabatan Plt pimpinan, akan berakhir pada 15 Desember mendatang.
“Capim terserah Komisi III DPR, masa jabatan pimpinan empat tahun sampai 15 Desember 2015,” ujar Ruqi di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Jumat (27/11/2015).
Sebab itu, ia meminta pemerintah, baik DPR dan Presiden Joko Widodo untuk lebih bijak dalam menata negara. Ruqi mengaku, ia enggan berspekulasi terkait ancaman kekosongan kekuasaan di dalam KPK tersebut.
“Akan terjadi kekosongan, termasuk Plt mengacu itu. Saya tidak mau berandai-andai, pemerintah (DPR dan Presiden) bijaklah menata negara,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Komisi III DPR RI menunda uji kepatutan dan kelayakan lantaran tidak adanya unsur jaksa dalam delapan nama tersebut. Sejumlah anggota dewan bahkan mempertanyakan terkait absennya salah satu unsur tersebut terhadap pansel capim KPK.
