KPK Bidik Penikmat Duit Suap Interpelasi Gatot

WOL Photo

JAKARTA, WOL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami para pihak yang diduga turut menerima uang dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dalam dugaan suap kepada anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2009 ihwal pembahasan APBD serta pembatalan pengajuan hak interpelasi.

Pasalnya, ada sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumut yang turut menikmati ‘fulus’ Gatot namun langsung mengembalikannya ke KPK setelah kasus dugaan suap ini mencuat. Salah seorang yang turut menerima uang itu yakni, Istri Tengku Erry Nuradi, Evi Diana selaku anggota DPRD Sumut 2009-2014.

“Itu sedang didalami, konteksnya seperti apa, harus dilihat dari sisi (pidana). Ini sedang didalami,” kata Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/11).

Menurut Johan, pihaknya tidak segan menjerat mereka para penerima ‘pelicin’ Gatot, termasuk istri Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumut untuk dijadikan sebagai tersangka setelah ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup.

“Jika penyidik menemukan dua bukti permulaan yang cukup maka siapa pun bisa (dijerat),” tukasnya.

Advertisement

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan enam tersangka dalam dugaan suap ini. Mereka yakni Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah, mantan Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun, dan mantan Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, Kamaludin Harahap dan Sigit Pramono Asri.

Pemberian suap itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut tahun 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumut tahun 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut tahun 2014 dan 2015 serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumut tahun 2015.

Gatot yang diduga sebagai pemberi disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, kelima legislator yang diduga penerima suap disangka Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dikabarkan, Sekretaris Daerah Provinisi Sumatra Utara Hasban Ritonga kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap yang diterima DPRD Sumut dari Gatot Pujo Nugroho saat menjadi gubernur setempat.

“Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka GPN (Gatot Pujo Nugroho),” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Jakarta, Selasa (24/11).

Bersama Hasban, penyidik KPK juga memanggil saksi lainnya. Mereka adalah anggot Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Sumut/mantan Sekda Pemprov Sumut 2011-2014 Nurdin Lubis, dan Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Radiman Tarigan. Mereka juga akan dimintai keterangan dalam kasus yang sama.

“Sama mereka juga dimintai keterangannya dalam kasus yang sama,” ujar dia.(inilah/ags/data1)