Pemanfaatan Hutan Untuk Relokasi Harus Ada Legalitas

WOL Photo/Ega Ibra
Iklan

MEDAN, WOL – Inspektur Wilayah pada Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN Agus Widjajanto mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan kebijakan pemanfaatan lahan untuk menjadi lokasi pemukiman baru bagi korban erupsi Gunung Sinabung.

Dalam pemberian bantuan bagi pengungsi di Berastagi, Kabupaten Karo, Rabu (14/10), ia menuturkan, perlu ada mekanisme tertentu agar pemanfaatan kawasan hutan itu memiliki legalitas seperti adanya pelepasan status dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya pelepasan tersebut, kebijakan untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai lokasi pemukiman tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Pihaknya juga akan menyerahkan kewenangan untuk kelayakan pelepasan kawasan hutan tersebut kepada Kanwil BPN di Sumut yang dianggap lebih mengetahui kondisi dan statusnya.

“Untuk lahannya dimana, kanwil provinsi yang lebih tahu yang telah melakukan searching, penelitian, dan diskusi dengan pihak kehutanan,” kata Agus.

Ketua Umum Darma Wanita Kementerian Agraria, Tata Ruang (ATR) dan BPN Hanifah Ferry Mursidan Baldan menambahkan, pemerintah memerlukan waktu untuk mencari lahan itu karena jumlah yang dibutuhkan tidak sedikit.

iklan

Apalagi dengan keberadaan tidak adanya lagi hutan yang berstatus bebas dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu. “Ada proses UU yang harus dipenuhi agar dapat digunakan sebagai lokasi pemukiman,” katanya.(wol/cza/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan