Pedagang Pasar Bakti Menolak Revitalisasi

WOL Photo/Mrz

MEDAN, WOL – Perwakilan pedagang Pasar Bakti yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU) perwakilan Pasar Bakti, Jalan Bakti Kecamatan Medan Area, menolak wacana revitalisasi pasar yang sempat digembar gemborkan PD Pasar Kota Medan. Menurut pedagang, kondisi Pasar Bakti dianggap layak untuk beroperasi dalam puluhan tahun ke depan.

Saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Medan, Ketua P3TSU perwakilan Pasar Bakti, Amran Koto, mengungkapkan Pasar Bakti masih layak, sehingga pihaknya menolak revitalisasi yang diwacanakan oleh pihak PD Pasar kepada pihak ketiga.

“Kalau dikelola oleh pihak ketiga, pasti biaya sewa akan semakin mahal. Jadi akan menambah utang atau beban kami para pedagang. Kalau biaya dari APBD Kota Medan, pasti gratis, kami mau. Tapi kalau pihak ketiga kami menolak,” tegasnya dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, Rabu (28/10).

Menanggapi penolakan itu, perwakilan PD Pasar, Osman Manalu menjelaskan bahwa, di satu sisi, PD Pasar ingin pasar-pasar yang ada di Kota Medan bersih. Dengan adanya revitalisasi ini, membuat masyarakat mau datang berbelanja di pasar tradisional.

“Medan tidak dapat program bantuan dari pemerintah pusat. Soal revitalisasi pasar, itulah alasannya kenapa Pemko Medan tidak bisa menggunakan anggaran APBD untuk merivitalisasi pasar tradisional yang ada,” jelasnya.

Advertisement

Ditambahkan, secara umum, Pasar Bakti sudah tidak layak. Kalau tidak bisa revitalisasi, paling tidak renovasi kecil-kecilan. Tapi harus menggunakan jasa pihak ke tiga. “Karena itu tadi, kita tidak punya anggaran untuk membenahi pasar itu,” sambungnya.

Mendengar keluhan dan penjelesan itu, Wakil Ketua Komisi C FPRD Medan, Godfried mengaku, ada sebanyak 52 pasar tradisional di Medan yang kondisinya perlu direvitalisasi. Khusus Pasar Bakti, ia menilai masih layak. Tetapi kalau memang harus direnovasi, menurutnya tidak ada masalah.

“Untuk revitalisasi, tidak ada di anggarkan dari APBD Pemko Medan. Makanya kita sarankan menggunakan pihak ketiga, Pusat Investasi Pemerintah dan Koperasi Pedagang. Karena asetnya sudah terpisah dengan Pemko Medan.

Saran saya, kalau wacana ini juga harus terpaksa dilaksanakan, pedagang buatlah koperasi untuk mengelola sendiri kondisi kelayakan pasar seperti apa,” tandasnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi C, Boido HK Panjaitan menyebutkan, Disperindag Kota Medan harus mempersentasikan ke pusat bahwa Medan layak mendapatkan jatah revitalisasi pasar tradisional. Selaku perwakilan masyarakat yang duduk di parlemen, dirinya meminta anggota dewan khususnya yang tergabung dalam Komisi C serius mengawasi.

“Kita harus benar-benar mengawasi. Jangan seperti di Pasar Sukaramai yang kondisinya sekarang carut marut penataannya. Padahal sudah dilakukan revitalisasi,” ketusnya.

Sementara itu, anggota Komisi C lainnya Roby Barus meminta kepada pihak PD Pasar untuk menangguhkan revitalisasi pasar bakti. Karena program Presiden Jokowi untuk 5 tahun ke depan adalah merevitalisasi seluruh pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia. Ia juga meminta Komisi C mendesak melalui Disperindag agar menyurati pemerintah pusat agar Kota Medan mendapat jatah bantuan revitaliasi pasar.

“Dalam merevitalisasi, PD Pasar harus melakukan kajian-kajian terlebih dahulu. Jangan hanya melihat keuntungan semata,” tegasnya.

Usai melakukan perdebatan yang cukup alot, akhirnya pimpinan rapat mengambil kesimpulan. Yang pertama revitalisasi bisa dilakukan namun 5 tahun mendatang. Karena pedagang merasa pasar tersebut masih dianggap layak. Yang kedua, setiap kebijakan yang diambil PD Pasar harus dirembukkan kepada para pedagang yang tergabung dalam kelompok P3TSU perwakilan Pasar Bakti. Yang ketiga, akan dibentuknya pansus retribusi dan revitalisasi pasar.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN