Jangan Sampai Mahasiswa Terpengaruh Masalah Politis Rektor USU

WOL Photo

MEDAN, WOL – Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Efendi Panjaitan merasa prihatin dengan polemik penetapan rektor Universitas Sumatera Utara yang memakan waktu cukup panjang, Senin (26/10).

Ia menilai, proses penetapan rektor tersebut tidak cukup dilakukan oleh struktur internal USU sendiri sehingga harus melibatkan pemerintah pusat.

Politisi PDI Perjuangan ini merasa khawatir proses pemilihan rektor tersebut dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar mahasiswa. Dan amat disayangkan jika mahasiswa ikut terpengaruh terhadap masalah politis rektor USU.

“Khawatirnya mereka bisa alpa dalam meningkatkan kualitas karena akreditasi USU sendiri saat ini sudah turun menjadi B. Bahkan dalam urutan peringkat nasional juga turun,” katanya miris.

Ia menyayangkan turunnya kualitas pendidikan di universitas kebanggaan masyarakat Sumut tersebut. Padahal, USU sempat menjadi universitas unggulan di Sumatera.

Advertisement

Sayangnya posisi tersebut berhasil digeser universitas-universitas lain seperti Universitas Syiah Kuala di Aceh, Universitas Andalas di Padang, dan Universitas Sriwijaya di Palembang.

“Padahal banyak alumni USU yang jadi guru besar dan pejabat pemerintahan. Makanya diharapkan pemerintah pusat jangan memandang USU sebagai komoditi ekonomi, tapi sebagai lembaga pendidikan dalam rangka mencerdaskan masyarakat Sumut,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Shah juga sudah menyampaikan keprihatinannya terhadap polemik yang terjadi dalam pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara. Ia menilai, jika polemik itu terus muncul, dikhawatirkan USU akan terus terdegradasi dan kekhawatiran mahasiswanya tidak akan berkahir.

“Kami memohon pihak-pihak yang berkompeten di USU, sudahilah konflik itu. Amankanlah USU yang kita banggakan ini agar tidak merugikan mahasiswa dan tidak mempermalukan Sumut,” kata Ajib, belum lama ini.

Selain itu, berbagai bentuk kekhawatiran juga muncul di kalangan mahasiswa dan lulusan USU karena dikabarkan ijazah yang ditandatangani setingkat Pelaksana Tugas Rektor tidak berlaku. Informasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi lulusan dan keluarga mahasiswa USU karena tidak dapat mempergunakan ijazah (tak laku, red) yang dikeluarkan perguruan tinggi itu.

Oleh karena itu, politisi Partai Golkar ini berharap seluruh pemangku kepentingan dalam pemilihan Rektor Universitas Sumatera diharapkan dapat mengakhiri polemik yang terjadi untuk memberikan kebaikan bagi semua pihak. (wol/cza/data1)

Editor: AGUS UTAMA