Sengketa & Konflik Tanah Hambat Program Sejuta Rumah

Ilustrasi: (Foto: Okezone)
Agregasi
Agregasi

 

JAKARTA, WOL – Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Budi Mulyanto mengungkapkan tantangan utama dalam program sejuta rumah yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), adanya konflik dan sengketa pertanahan.

Hal ini, Lanjut Budi, sebagai penghambat pembangunan program satu juta rumah, lantaran seringnya terjadi permasalahan.

Adapun, hal-hal yang membuat konflik dan sengketa lahan terjadi seperti perjanjian jual-beli tanah yang masih belum diawasi dengan baik.

Advertisement

‪”Mestinya perjanjian antara penjual dan pembeli tanah harus betul-betul jelas, disertai dengan kelengkapan sertifikat tanah. Jika tidak hal ini yang menimbulkan konflik,” ujar Budi, dalam acara Indonesia Banking Expo (IBEX), di JCC, Kamis (10/8/2015).

‬Menuturnya, yang perlu dilakukan dalam proses jual-beli tanah dengan melakukan pemeriksaan detail terhadap sertifikat, sehingga benar-benar hasil transaksinya tidak menimbulkan konflik ke depannya.

‪”Dari data yang saya dapat, kerap ada overlaping dalam perizinan, hal ini yang menyebabkan adanya konflik,”ujarnya.

Untuk Itu, Kementerian ATR/BPN mulai meningkatkan pelayanan dengan membangun kantor layanan bergerak serta meningkatkan database kepemilikan tanah melalui sistem informasi yang terintegrasi.

“Tanah itu kan punya cerita dan sejarah jadi harus tercatat dalam database yang baik. Dengan ada sistem informasi pertanahan, kita bangun database. Sebagai antisipasi adanya sengketa ataupun konflik nantinya,” pungkasnya.(data2)