JAKARTA, WOL – Mengantisipasi dampak lemahnya perekonomian nasional, pemerintah mengatakan segera merilis paket kebijakan ekonomi terbaru yang akan dituangkan dalam peraturan pemerintahan (PP).
Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas), Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan, rencana paket kebijakan pemerintah merupakan langkah baik, tapi dengan catatan paket kebijakan ekonomi yang dibuat harus benar-benar pro-bisnis.
“Regulasi dan perizinan di sektor investasi dan usaha masih belum pro-bisnis. Pemerintah harus membuat terobosan birokrasi agar perizinan simple dan transparan,†ujar Bayu, Selasa (1/9).
Menurut Chairman Blue Bird ini, reformasi birokrasi yang ada di tingkat kementerian dan lembaga serta sistem perizinan satu pintu kerap tidak berjalan di lapangan. Banyak terjadi regulasi yang rumit dan multitafsir.
Bayu mengatakan pengalamannya sebagai pengusaha, dalam izin usaha pertambangan harus menempuh lebih dari 40 izin usaha.
Karena itu, Bayu mengatakan bila pemerintah ingin mendorong pengusaha meningkatkan investasi, sebaiknya pemerintah juga memberi proteksi. “Pengusaha ini profesi yang tidak mudah. Harus keluarkan biaya dan terkena izin birokrasi yang panjang, karena itu kami meminta pemerintah memberi proteksi,†tambahnya.
Dan dalam menggairahkan kembali perekonomian, Japnas meminta pemerintah segera mengerjakan pembangunan infrastruktur dan megaproyek-megaproyek yang memberi multiplier effect atau dapat diserap oleh pengusaha nasionalnya. “Pemerintah harus belajar dari China yang berhasil membuat megaproyek yang dapat diserap pengusaha nasional mereka,†ujarnya.(ktn/data2)
Discussion about this post