Rp78 Miliar Dana Bansos 2012 Raib

Ilustrasi

MEDAN, WOL – Kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang saat ini ditangani Kajaksaan Agung kini menjadi sorotan publik.

Kasus yang selama ini di tangani Kejatisu tersebut melambung dan diambil alih ke Kejagung pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyeret Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka dan dimasukkan ke dalam penjara KPK.

Dalam Penanganan kasus korupsi Bansos 2012 dan 2013, Kejagung telah memerikasa pajabat dan mantan pejabat teras Pemprovsu seperti Sekda Provsu Hasban Ritonga, mantan Sekda Provsu Nurdin Lubis, mantan Kepala Biro Keuangan Baharuddin Siagian yang saat ini menjabat Kadispora Sumut, asisten pemerintahan Hasiolan Silaen dan Wakil Gubsu, HT. Erry Nuradi.

Data yang dihimpun Waspada Online menyebutkan, dana Hibah dan Bansos dari APBD Sumut tahun 2012  yang dikucurkan melalui Biro Bina Sosial, Biro Pemberdayaan Perempuan, Biro Otonomi Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kesbang Linmas, Dinas Perakinan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Infokom, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprovsu yang berjumlah Rp320.138.931.600 kepada sejumlah lembaga di Sumut hanya Rp58.780.250.000 yang ada laporan pertangungjawabannya sedangkan selebihnya yang berjumlah  Rp75.196.754.000 raib karena tidak ada laporan pertanggungjawabannya.

Advertisement

“Kalau memang Kejagung serius menangani kasus Bansos ini, pasti akan banyak elemen yang akan diproses dan menjadi tersangka,” ujar Direktur Yayasan Citra Keadilan Hamdani Harahap Kepada Waspada Online Kamis (6/8).

Jampidsus Kejagung Widyopramono menegaskan, Satggasus Jampidsus masih terus menggarap kasus ini dan nantinya hasil penyidikan itu akan segera disimpulkan.

“Soal tersangka pasti itu akan mengarah ke situ karena sudah penyidikan. Tunggu saatnya Satgassus menyimpulkan hasil penyidikan yang ada,” kata Widyo, Jumat (7/8) hari ini, di Gedung Bundar.

Walau menolak soal siapa calon tersangka, pihaknya nampaknya serius menggarap korupsi Bansos Sumut yang bernilai Rp98,3 miliar.

Widyo berdalih, dalam penetapan tersangka harus dengan bukti komprehensif  seperti dengan alat bukti, keterangan saksi, dokumen, ahli dan pendapat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “Kalau sudah mengarah positif, saatnya kami untuk menetapkan tersangka,” ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Spontana, Jumat (7/8) menegaskan, penyidik masih akan menyasar sejumlah terperiksa untuk menguatkan petunjuk dan bukti guna menetapkan tersangka.

Dijelaskan, pekan depan Tim Penyidik Jampidsus  Kejagung akan memeriksa sebanyak 16 saksi lain untuk menggali lebih dalam informasi maupun bukti terkait kasus ini. “Pekan depan dijadwalkan pemeriksaan saksi sebanyak 16 orang yaitu para penerima bansos termasuk dari Kesekretariatan Daerah Provinsi Sumut dan mantan anggota DPRD Sumut,” jelas Tony.

Masih menurut Tony, pihaknya serius menuntaskan kasus ini dan akan memanggil seluruh pihak terkait.

Dalam proses penyidikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPK untuk pemanggilan saksi-saksi agar tidak terjadi benturan karena di lain kasus KPK juga menggarap kasus suap hakim PTUN Medan dimana salah satu tersangkanya Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evy Susanti.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi merugikan negara dalam penggunaan dana Bantuan Sosial Provinsi Sumut pada tahun anggaran 2012 dan 2013. Pada tahun 2012, dalam laporan BPK terkait pemeriksaan keuangan APBD Sumatera Utara, BPK menemukan adanya anggaran Bansos sebesar Rp 98,3 miliar yang pertanggungjawabannya tidak lengkap dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 6,5 miliar.

Wakil Gubernur Sumut ketika diperiksa penyidik Jampidsus Kejagung soal penggunaan dana Bansos telah mengingatkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho namun hal tersebut diabaikan.

Disebutkan Erry, dari laporan yang diterima dari dana Bansos Rp98,3 miliran hanya Rp50 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan.(wol/rdn/data1)

Editor: AGUS UTAMA