PDIP Ngotot ke Jokowi Agar Terbitkan Perppu

okezone.com
Iklan
Agregasi
Agregasi
SOLO – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ario Bimo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait polemik calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 Desember 2015.

Polemik tujuh daerah yang hanya memiliki satu calon saja alias calon tunggal dalam pilkada serentak yang akan digelar Desember 2015 mendatang menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Tujuh daerah yang hanya memiliki calon tunggal antara lain dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Jabar), Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan (Jatim), Kota Mataram (NTB), Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT) dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur).

Ario Bimo mengatakan, secara substantif pilkada adalah representasi dari suara rakyat untuk memilih dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpinnya.

“Jika pilkada batal hanya karena ada satu pasangan calon tunggal, justru akan menyengsarakan banyak rakyat di daerah,” ujarnya kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/8/2015).

Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang memperpanjang hari pendaftaran dan memundurkan pilkada yang bersangkutan jika hanya ada satu pasangan calon, kata Ario Bimo, bukanlah tindakan yang tepat karena jika melakukan masa perpanjangan pendaftaran ada indikasi akan bermunculan calon boneka.

“Selain itu, jika pilkada diundur artinya status kepala daerah adalah Plt (pelaksana tugas-red), dan pastinya kewenangannya sangat terbatas,” lanjutnya.

iklan

Bila pemerintah segera mengeluarkan perppu baru, maka pelaksanaan pilkada bisa terus berjalan tanpa adanya penundaan meski hanya diikuti satu calon pasangan saja. Terkait mekanismenya, bisa digunakan dengan melawan kotak kosong ataupun secara aklamasi.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo juga sudah memberi usulan agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan terkait perppu untuk mengatur adanya calon tunggal dalam pilkada yang akan digelar secara serentak.

“Kalau tidak segera diambil kebijakan akan banyak kerugian yang bisa dialami masyarakat. Pasalnya, gagalnya pelaksanaan pilkada (karena calon tunggal) akan menganggu jalannya pemerintahan di daerah,” ujar mantan partner Presiden Jokowi itu.

Selain itu, sambung Rudy, dalam Undang-Undang Pilkada tidak ada klausul yang berbunyi partai politik wajib berkoalisi. Meski tidak ada lawan lain yang ikut maju dalam pilkada tersebut bukan berarti ada unsur politik. Bisa saja calon lain merasa pesimis karena harus berhadapan dengan calon incumbent.

Rudy mengungkapkan, adanya rumor tentang calon boneka dalam pilkada adalah suatu pembodohan kepada masyarakat. Menurutnya, jangan bertindak seperti itu karena masyarakat sudah cerdas, dan jangan dibodohi dengan hal yang tidak masuk akal.

Iklan