Mendagri Tugaskan Erry Plt Gubsu

waspada.co.id
Iklan

MEDAN, WOL – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menugaskan Wakil Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi menjadi pelaksana tugas Gubernur pascakeluarnya Surat KPK tertanggal 4 Agustus perihal penahanan H Gatot Pujo Nugroho.

Penyerahan surat tugas itu dilakukan Drektur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri  (Dirjen Otda Kemendagri), Soni Sumarsono kepada Wakil Gubernur Sumut HT Erry Nuradi di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (11/8).

Dalam sambutannya, Soni Sumarsono menegaskan, surat Mendagri yang diserahkan tentunya mengandung makna dan konsekuensi.

“Saya harus jelaskan pada kesempatan ini, Surat No 122.12/4357/SC tertanggal  10 Agustus 2015 perihal penugasan Wakil Gubernur Sumut  selaku pelaksana tugas Gubernur, kami hadir untuk melakukan dan meastikan jalannya pemerintahan provinsi,” katanya.

Kehadiran juga untuk melakukan konsolidasi jalannya pemerintahan pascaterbitnya surat KPK Nomor 7713/0123/08/2015 tertanggal 4 Agustus perihal pemberitahuan penahanan atas nama tersangka  Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho.

iklan

Dia menyebutkan, tugas dan wewenang pelaksana tugas kepala daerah apabila kepala daerah menjadi  tersangka dan ditahan yang pertama adalah mengacu paada UU No 9 tahun 2015 tentang Perubahan ke dua  atas UU Nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada ketentuan pasal 66 ayat 1 huruf C ditegaskan bahwa Wakil Kepala Daerah  melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah  apabila kepala daerah menjalani tahanan atau berhalangan sementara.

Dalam ayat 2 ditegaskan  juga bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada ayat 1, wakil kepala daerah  juga melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Ketentuan yang sama pada pasal  66 ayat 3, katanya, dalam melaksanakan tugas dalam ayat 1 dan 2, wakil kepala daerah  berrtanggung jawab kepada kepala daerah.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Mendagri sudah menyampaikan arahan kebijakan melalui surat,
kemudian ketentuan lain-lain, larangan bagi pelaksana tugas daerah dan pembatasan,” katanya.

Dalam ketentuan lainnya, pejabat kepala daerah  atau pelaksana tugas kepala daerah  ditegaskan dilarang melakukan mutasi, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian  yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Pelaksana tugas termasuk dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentagan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Dia mengakui, ketentuan larangan tersebut  dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri.

Plt Gubernur Sumut  H T Erry Nuradi dalam sambutannya mengatakan  bersyukur bahwa Sumut berada dalam keadaan kondusif menjelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak.

Dia mengajak dan meminta dukungan seluruh “stakeholder” untuk ikut menjaga dan mempertahankan situas kondusif pada masa mendatang.

“Dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh jajaran untuk bekerja lebih baik dengan selalu memenuhi kaidah peraturan dan perundangan dan mensukseskan kegiatan yang berhubungan dengan  pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan,” ujarnya.(antara/ags/data2)

Iklan