KPK: Kasus Bansos Sumut Tetap Ditangani Kejagung

Istimewa

JAKARTA, WOL – Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi memastikan bahwa pihaknya tak akan mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi bantuan sosial dan bantuan dana bawahan (BDB) Pemprov Sumatera Utara dari pihak Kejaksaan Agung.

“Penanganan perkara di kejaksaan (Bansos di pemprov Sumut), pihak Kejaksaan yang akan menangani,” kata Johan, Selasa (4/8) malam.

Selanjutnya, kata Johan, pihak KPK hanya melakukan berkoordinasi terkait dengan penanganan perkara tersebut. Sebab, kata dia, kasus ini saling berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani pihaknya yakni kasus dugaan suap kepada Hakim PTUN Medan.

“Jadi ke depan, cuma koordinasi,” ujar Johan.

Diketahui, kasus Bansos dan BDB itu awalnya diselidiki oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun, setelah ada kasus dugaan suap ke hakim dan panitera PTUN Medan, kasus itu kemudian diambil alih oleh Kejagung. Bahkan ditangan Kejagung, kasus itu telah ditingkatkan ke penyidikan.

Advertisement

Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho dan Istrinya, Evy Susanti meminta kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial dan Bantuan Dana Bawahan (BDB) Provinsi Sumut tahun anggaran 2012-2013 yang ditangani Kejaksaan Agung agar diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permintaan untuk lembaga antirasuah ini mengambil alih kasus Bansos dan BDB agar memudahkan proses penyidikan kasus dugaan suap kepada Hakim dan Panitera PTUN Medan ini. Pasalnya, kedua kasus tersebut saling berkaitan.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi dana Bansos dan BDB Provinsi Sumut ini menjadi awal mula terjadinya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang berujung dugaan suap kepada tiga Hakim dan seorang Panitera.(inilah/data1)