GSG Jl Pancing Tidak Sesuai Harapan

Waspada
Iklan

MEDAN, WOL – Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dinilai tidak memiliki program meningkatkan pembangunan olahraga, khususnya penyediaan fasilitas olahraga.

Hal itu bisa dilihat dengan tidak adanya satu pun gedung olahraga atau lapangan pertandingan dibangun Pemprovsu untuk mendukung kemajuan olahraga di daerah ini. Tidak hanya itu, anggaran dana pembinaan olahraga melalui KONI Sumut juga tidak sesuai kebutuhan.

Demikian disampaikan sejumlah wartawan olahraga yang menghadiri acara reses Anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Brilian Moktar SE MM di Medan, Kamis (6/8).

Selain wartawan olahraga, juga hadir sejumlah wartawan peliput pendidikan dan kesehatan. Dalam reses kali ini, Brilian menampung sejumlah masukan dan saran insan pers, dalam hal ini mewakili masyarakat olahraga, pendidikan, dan kesehatan di Sumut.

Ketua Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Sumut, SR Hamonangan Panggabean, mengatakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tidak ada satu pun fasilitas olahraga dibangun Pemprovsu. Hal ini membuat pembinaan olahraga di Sumut terkendala fasilitas.

iklan

Sedangkan Gedung Serba Guna (GSG) Jl Pancing Medan yang pertama kali dibangun pada masa Gubsu HT Rizal Nurdin dan baru rampung di era Gubsu Gatot Pujo Nugroho, keberadaanya tidak sesuai harapan insan olahraga Sumut.

Pasalnya, gedung yang kini di bawah pengawasan dan pengelolaan Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Sumut, tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembinaan atlet, walau tujuan dibangunnya gedung tersebut untuk kegiatan olahraga.

“Kabarnya, panitia Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) 2014 lalu, harus membayar sewa GSG hingga Rp40 juta. Ini kan sangat memberatkan, padahal Porprovsu merupakan pesta olahraga multievent bagi masyarakat Sumut,” beber Hamonangan.

Parahnya lagi, selain harus membayar sewa yang mahal, fasilitas GSG ternyata tidak sesuai harapan. “Saat pelaksanaan Porprovsu misalnya, panitia terpaksa menyewa genzet karena listrik belum ada. Kebutuhan air juga belum terpenuhi,” tambah pria akrab disapa Monang ini.

Dalam kesempatan itu, sejumlah wartawan olahraga juga mengkritisi minimnya anggaran olahraga yang disalurkan lewat KONI Sumut. Khususnya untuk tahun 2015 yang hanya Rp6 miliar. Padahal, 2015 merupakan tahun padat kegiatan, salah satunya Pra PON dan Porwil.

“Dana Rp6 miliar dipastikan tidak cukup membiayai persiapan atlet melalui Pelatda dan keberangkatan atlet mengikuti Pra PON maupun Porwil. Walau ada tambahan dana dari P-APBD, realisasinya mungkin setelah Porwil. Kondisi ini tentu sangat riskan, kita tidak ingin Sumut gagal berangkat ke Porwil tahun ini,” jelas Monang.

Menanggapi hal itu, Brilian Moktar mengatakan GSG dibangun pada masa Gubsu HT Rizal Nurdin untuk kebutuhan pembinaan olahraga. Namun sayangnya gedung tersebut tidak dikelola dinas yang berkompeten, dalam hal ini Dispora atau KONI Sumut.

“Saya sudah pernah tanyakan ke Pak Gatot (Gubsu) kenapa pengelolaan GSG tidak diserahkan ke Dispora atau KONI Sumut, melainkan kepada Dinas Tarukim. Ketika itu Gubsu bilang karena terkait biaya perawatan yang adanya di Dinas Tarukim,” ucap Brilian.

Padahal, lanjutnya, kalau masalah dana perawatan tinggal dialihkan saja ke Dispora atau KONI. “Usut punya usut, Pak Gatot rupanya mau serahkan GSG ke pihak ketiga. Ini kan tidak benar, GSG dibangun pakai uang rakyat dan sudah seharusnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk kegiatan olahraga,” ucapnya.

“Makanya, saya akan minta Tengku Erry (Wagubsu) untuk menyerahkan pengelolaan GSG kepada Dispora atau KONI Sumut. Dia (Erry) kan adik almarhum Tengku Rizal Nurdin, tentu tahu betul tujuan dibangunnya GSG untuk kebutuhan pembinaan olahraga,” tegasnya.

Terkait minimnya anggaran olahraga, Brilian yang juga Ketua Pengprov Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi), mengakui hal itu. Makanya dia berjanji mendorong Pemprovsu menanggulangi kekurangan anggaran KONI dalam menghadapi Pra PON maupun Porwil.

“Kalau mengharapkan tambahan dana dari P-APBD, kita khawatir baru bisa turun setelah Pra PON dan Porwil. Kalau begitu, siapa yang akan menanggung kekurangannya? Makanya kami akan mendorong Pemprovsu memberikan dana talangan kepada KONI Sumut, karena pembinaan olahraga menjadi bagian tanggung jawab pemerintah,” tegas Brilian.(wol/waspada/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Iklan