Fadli Zon: Hukuman Mati Koruptor Bukan Perkara Gampang

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kanan) (Foto: Achmad Aris/Okezone)
Iklan
Agregasi
Agregasi

 

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, angkat bicara terkait usulan Muktamar Nadhlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang, Jawa Timur, terkait hukuman mati bagi koruptor.

Sebagaimana diketahui, Komisi Bahtsul Masa’il Waqi’iyah Muktamar NU ke-33 sepakat atas penerapan hukuman mati. Ancaman hukuman mati dianggap layak diberikan untuk pelaku pembunuhan, produsen, pemasok, pengedar narkoba, perampok, dan koruptor.

“Korupsi yang semacam apa? Harus dilihat mekanismenya. Saya kira sebagai bangsa, kita enggak usah gagah-gagahan lah, realistis saja,” kata Fadli usai diskusi polemik Sindo Radio, di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (8/8/2015).

Fadli mengatakan, pemerintah harus melihat terlebih dahulu dari segi pelaksanaannya. “Hukuman mati memang ada, tapi dari sisi pelaksanaannya kan harus dlihat. Kita ini gampang ngomong, tapi segi pelaksanaannya susah,” sindirnya.

iklan

Ia menyarankan, apabila pemerintah ingin memperbaiki tatanan pemerintahan sebaiknya melalui cara yang realistis saja. Karena tidak semudah itu orang bisa menjatuhkan hukuman mati bagi orang lain.

“Misalnya, kalau dia korupsi Rp10 juta, apakah harus dihukum mati? Statement hukuman mati saya kira sudah mulai klise sekarang. Realistis saja lah. Tidak usah sok-sok’an,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

Sebagai informasi, pemerintah akan mengkaji usulan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang, Jawa Timur, soal hukuman mati bagi koruptor.

Sebelum dibahas dalam muktamar, puluhan ulama NU memang telah melakukan pertemuan di Yogyakarta untuk menyusun usulan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang salah satunya merekomendasikan hukuman mati itu.

Para ulama NU menilai koruptor layak dihukum mati, karena dampak dari perbuatannya menimbulkan kerugian yang luar biasa.

Iklan