233 Lembaga Fiktif Nikmati Bansos Sumut Rp98,5 M

WOL Photo/Ega

JAKARTA, WOL – Kejaksaan Agung sudah me-warning akan menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Sumatera Utara tahun 2011-2013 yang nilai mencapai Rp98,5 miliar.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Widyo Pramono, hari ini di Gedung Bundar Kejagung menyatakan, pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2013.

“Setelah periksa Wakil Gubernur Sumut Erry Nuradi, tidak tertutup kemungkinan memasuki babak-babak penentuan siapa tersangka,” ujar Jampidsus Widyo Pramono saat ditemui di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, hari ini.

Dalam penyidikan dana Bansos, penyidik Jampidsus Kejagung telah memeriksa sejumlah pejabat teras dan mantan pejabat Sumut untuk mencari bukti materil.

Hari ini, penyidik memeriksa Wakil Gubernur Sumatera Utara HT. Erry Nuradi setelah sebelumnya memeriksa diantaranya mantan Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Nurdin Lubis, mantan Kabiro Keuangan Pemprov Sumut Baharuddin Siagian, Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Hasban Ritonga dan Asisten Biro Pemerintahan Pemprov Sumut Silaen Hasiholan, mantan Kepala Biro Keuangan Pemprovsu Ahmad Fuas Lubis.

Advertisement

Jampidsus Widyo Pramono mengatakan, bahwa pemeriksaan terhadap Erry Nuradi adalah untuk menggali kebenaran materil dan menggali fakta, serta mengumpulkan bukti yang dibutuhkan penyidik untuk mengambangkan kasus ini.

Lanjut Widyo, jika nanti Kejaksaan Agung resmi menetapkan tersangka, maka hal itu telah melalui sejumlah proses yang cermat dengan berpatokan kepada bukti-bukti dan keterangan saksi yang cukup.

“Manakala jaksa menetapkan seorang tersangka, kami kredibel, hati-hati, kerjasama simultan eksternal dan internal. Kami hindari kemungkinan hal yang bersifat pro kontra,” ujar Widyo.

Penyidik Jampidsus Kejagung mencecar Wagubsu Erry Nuradi dengan 19 pertanyaan salah satunya masa kerja Erry yang mulai menduduki Gedung Gubsu Medan sejak Juni 2013. “Terkait bansos 2011, 2012, 2013. Ditanya kapan saya bertugas. Saya bertugas Juni 2013,” jawabnya.

Erry mengatakan, telah mengingatkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho soal laporan pertanggungjawaban dana bantuan sosial.

Namun, Gatot tak menggubris. “Secara umum tentu itu tugas wakil kepala daerah memberi masukan pada kepala daerah, dan kami sudah mencoba menyampaikan itu. Tapi tetap kebijakan dan keputusan itu ada di tangan pimpinan,” kata Erry.

Dia mengaku, sudah mendapati temuan-temuan janggal dalam penyaluran dana bansos tersebut. Yakni tidak adanya laporan pertanggungjawaban sekira Rp50 miliar dari beberapa lembaga.

Erry juga mendapat laporan pengalokasian dana bansos yang tidak jelas. Fulus digelontorkan ke sejumlah lembaga jumlahnya mencapai Rp50 miliar.

“Apa masalahnya mereka memang tidak bisa membuat laporan pertanggungjawabannya? Atau juga mungkin mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh mereka sendiri untuk dibantu oleh pemprov,” tegas Erry.

Ada sekitar 233 lembaga dan ormas yang menerima dana  bansos yang nilainya mencapai Rp50 miliar dari alokasi dana bansos Rp98,5 miliar sesuai audit BPK.

Namun 233 lembaga dan ormas ini justru tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan penerimaan dana bansos.

Dia pun telah melakukan penindakan, dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tuk menekan para lembaga yang belum memberikan laporan pertanggungjawaban.

“Bukan saya yang nyuratin. Itu SKPD. Yang akan diperiksa ya penerima-penerimanyaada sekitar dua ratusan, lembaganya ada, atau bisa jadi fiktif,” ujarnya.

Diketahui, dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan didapat nilai Rp98 miliar dari saluran dana bansos yang belum dipertanggungjawabkan.

Namun, setelah diverifikasi ulang dan pihak SKPD Sumut lakukan penekanan ke lembaga-lembaga, nilainya berkurang menjadi Rp50 miliar. “Kini, nilai Rp50 miliar itu belum bisa dipertanggungjawabkan hingga kini,” ujarnya.

Terkait dengan korupsi bansos, penyidik Jampidsus Kejagung akan memeriksa Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

“Nantinya, Jaksa Penyidik Pidana Khusus juga akan memeriksa Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Sudah pasti akan dipanggil Gatot. Secara tidak langsung sudah koordinasi dengan KPK,” ujar  Widyo.

Gatot Pujo Nugroho saat ini sudah tersangka kasus suap hakim PTUN Medan dan ditahan KPK di LP Cipinang sejak Senin (3/8) bersama istri mudanya Evy Susanti.

Jika dirunut, kasus  korupsi dana bansos semakin terang benderang pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap 3 hakim PTUN Medan, satu painter dan dua pengacara di Medan, 9 Juli silam.

OTT tersebut terkait ssebagai buntut gugatan Pemprov Sumut atas Ahmad Fuad Lubis sebagai Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut terhadap Spirindik Kejati Sumut Nomor: B-473 tanggal 31 Maret 2015 atas dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 dan 2013 dan 2014 di PTUN Medan.

Majelis Hakim  PTUN Medan kemudian mengabulkan gugatan Pemprov Sumut dan menyebut Sprindik Kejati Sumut di luar kewenangan.

Dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan tersangka 8 tersangka yakni Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evy Susanti dan 6 lainnya yakni Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tripeni Irianto Putro dua koleganya, hakim Amir Fauzi dan hakim Dermawan Ginting, Panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan, serta seorang advokat yang bekerja di kantor Kaligis & associates M Yagari Bhastara alias Gerry dan pengacara senior OC Kaligis. (hls/data1)

Editor: AGUS UTAMA