16 Lagi Pejabat Sumut Nyusul ke Kejagung?

Ilustrasi
Iklan

MEDAN, WOL – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos), dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari APBD Sumut 2011, 2012 dan 2013.

Lambaga Adhiyaksa tersebut pun telah memanggil dan memeriksa para pejabat di Pemrov Sumut guna ditanya keterlibatannya dalam penggunaan uang negara tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tubagus Spontana, menyebutkan pada Senin (10/8) pihaknya telah memeriksa 15 orang pejabat di Pemprov Sumut untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

Sementara informasi yang diperoleh Waspada Online menyebutkan, Kejagung juga akan memeriksa lagi 16 pejabat di Pemprov Sumut terkait kasus Bansos, BDB dan DBH yang diduga merugikan negara sampai triliunan rupiah tersebut pada Rabu (12/8) besok.

Tetapi informasi akan diperiksanya sejumlah pejabat di Pemprov oleh Kejagung sangat tertutup di Pemprov Sumut. Kepala Biro Keuangan Baharuddin Siagian saat ditanya Waspada Online terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung itu, tidak mau membarikan komentar.

iklan

“Tanya Kejagung sajalah,” ujar Bahar sambil menghindar dari kejaran wartawan usai penyerahan surat Plt Gubernur Sumut di Aula Martabe kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Selasa (11/8).

Informasi manyebutkan pejabat Sumut yang akan diperiksa Kejagung pada Rabu (12/8), di antaranya Kadis Kesehatan Raden Roro Suryanti Hartati dan Kadis Pendidikan Sumut, Masri.(wol/rdn/data1)

Iklan