Prapid Ditolak, Plt Bupati Tobasa Segera Dijemput Paksa

Istimewa

MEDAN, WOL – Status tersangka yang disandangkan  kepada Plt Bupati Toba Samosir, Liberty Pasaribu sudah sah secara hukum menyusul praperadilan yang diajukan tersangka dugaan korupsi Dana Alokasi Umum/Khusus (DAU/DAK) APBD Pemkab Tobasa TA 2004 senilai Rp3 miliar itu kepada Poldasu, ditolak hakim.

Bahkan gugatan prapid orang nomor satu di Pemkab Tobasa itu ditolak seluruhnya oleh hakim tunggal Fahren SH, Kamis (30/7).

Hakim beralasan, proses penyidikan sudah sah secara hukum dan alat bukti yang diajukan termohon sudah sesuai serta memenuhi unsur. “Memerintahkan agar termohon melanjutkan penyidikan,” tandas hakim seraya mengetuk palu.

Setelah putusan pra peradilan itu, penyidik Tipikor Ditreskrimsus Poldasu langsung melakukan rapat dipimpin Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Drs Ahmad Haydar, Wadir Reskrimsus AKBP Dr Maruli Siahaan, SH.

Rapat dilakukan untuk membahas langkah selanjutnya terhadap tersangka Liberty Pasaribu. Plt Kasubdit Tipikor Dit Reskrimsus Poldasu Kompol Ramlan mengatakan, pihaknya menunggu salinan putusan hakim untuk penjemputan paksa terhadap Liberty Pasaribu.

Advertisement

“Yah, prapidnya ditolak seluruhnya, kita menunggu salinan putusan hakim, kemudian akan melakukan upaya paksa terhadap tersangka Liberty Pasaribu,” tegas Ramlan.

Ramlan menilai, sesuai bukti yang dimiliki penyidik, tersangka Liberty Pasaribu layak untuk ditahan apalagi mengingat selama dalam proses penyidikan, Plt Bupati Tobasa itu dinilai tidak kooperatif. Namun, sambung Ramlan, keputusan ada di tangan pimpinan. “Yah kalau soal penahanan tergantung pimpinanlah,” imbuhnya.

Diketahui, Liberty Pasaribu mengajukan prapid atas tindakan Poldasu yang menjadikannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana DAK/DAU APBD Pemkab Tobasa senilai Rp 3 miliar tahun 2004.

Liberty menilai, penetapan tersangka atas dirinya mengandung unsur tertentu sebagai upaya menggagalkannya (Liberty red) maju sebagai KDh Tobasa periode 2015-2020.

Sementara, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Liberty sudah dua kali dipanggil untuk diperiksa, namun tidak datang. Bahkan, pada panggilan pertama pada Senin (15/6), mantan Sekda Tobasa itu beralasan sibuk namun disaat itu pula dia mengajukan prapid terhadap Poldasu.

Kemudian, Poldasu kembali melayangkan panggilan kedua pada Senin (13/7) lalu, tapi tak juga datang tanpa alasan yang jelas. Namun, penyidik Tipikor mengurungkan niat untuk menjemput paksa tersangka sampai menunggu putusan praperadilan.

Sebelumnya, Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Haydar mengatakan, pihaknya menghargai proses praperadilan sehingga tidak segera menjemput paksa Liberty Pasaribu.

“Kita tunggu dululah putusan prapid dan kita tetap kordinasi dengan jaksa,” sebutnya menambahkan, jika nantinya prapid ditolak, pihaknya akan segera menjemput paksa Liberty. Dia mengatakan akan mempersiapkan ruangan khusus untuk terduga korupsi tersebut.

Kasus ini berangkat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1585 K/Pid.Sus/2011, putusan Mahkamah Agung Nomor 2361 K/Pid.Sus/2011 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1546 K/Pid.Sus/2011.

Dalam putusan itu disebutkan kalau korupsi APBD Kabupaten Tobasa senilai Rp 3 miliar dilakukan bersama-sama. Menyusul ditemukannya bukti baru (novum) keterlibatan Liberty Pasaribu.

Pada kasus korupsi DAK/DAU senilai Rp 3 miliar itu, sudah divonis 3 terpidana yaitu mantan Bupati Tobasa Monang Sitorus, mantan Kepala Bagian Keuangan Setdakab Tobasa Arnold Simanjuntak dan mantan Pemegang Kas Setdakab Tobasa Jansen Batubara serta Benfrid Hutapea. Sedangkan Liberty Pasaribu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang saat itu menjabat Sekda Tobasa, hanya sebagai saksi.(wol/roy/data1)

Editor: HARLES SILITONGA