OJK Sosialisasi Pemahaman Industri Keuangan Non Bank

Istimewa

MEDAN, WOL– Dalam rangka mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman Industri Keuangan Non Bank (IKNB) , Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera melaksanakan diskusi dan sosialisasi Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) yang didasarkan kepada kebutuhan OJK atas informasi yang tepat dalam rangka mengawasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) termasuk  perusahaan asuransi di Medan, hari ini.

Sejumlah peraturan OJK tentang IKNB adalah Peraturan OJK  No.3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Peraturan OJK No.10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Asep Iskandar selakui Deputi Direktur Pengawasan Asuransi OJK menerangkan, sebelumnya OJK telah menerbitkan peraturan OJK No.3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) yang didasarkan kepada kebutuhan OJK atas informasi yang tepat dalam rangka mengawasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

“Update informasi secara bulanan sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat dalam rangka menjalankan fungsi OJK yakni, pengaturan dan pengawasan industri keuangan di Indonesia,” lanjutnya.

Dikatakan, dengan terintegrasinyta pengawasan lembaga jasa keuangan dalam satu atap, maka OJK membutuhkan informasi yang sejajart bak dari segi frekuensi maupun subtansi,”jelasnya.

Advertisement

Selain hal tersebut, OJK juga menerbitkan peraturan OJK No.10/POJK.05/2015 tentang Risk Based Supervision untuk pengawasan IKNB, hal ini didasarkan kepada kebutuhan atas penguatan manajemen risiko di IKNB.

Dikatakan, Risk Based Supervision menjadi fokus OJK dalam menjalankan fungsi pengawasannya yang bertunjuan untuk memahami risiko yang melekat kepada IKNB secara akurat.

Risk Based Supervision terbagi menjadi dua komponen utama, yakni Sistem Pemeringkatan Risiko (SPR dan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko (SPBR).

“Dimana SPR merupaka sistem yang digunakan untuk melakukan penilaian atas profil risiko dengan menggunakan modul-modul penilaian risiko, yanh akhirnya menghasilkan suatui nilai risiko bagi perusahaan atau entitas, Sedangkan SPBR memberi kerangka kerja pengawasan khususnya dalam menentukan strategi pengawasan. ” ujarnya.

Deputi Direktur Perizinan, Informasi dan Dokumentasi KR 5 Sumatera, Achmad Wijaya Putra mengatakan,  selama kuartal I 2015 terdapat pertumbuhan total aset perusahaan asuransi yakni untuk perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi sebesar Rp1.870 miliar, perusahaan asuransi wajib meningkat sebesar Rp2.165 miliar, perusahaan asuransi sosial sebesar Rp362 miliar dan untuk perusahaan asuransi jiwa konvesional sebesar Rp5.572 miliar.

“Pertumbuhan ini dapat diapresiasikan namun demikian pertumbuhan in juga hendaknya disertai dengan penguatan manajemen resiko yang optimal dalam pengelolaanya sehingga mampu memberi manfaat lebih kepada masyarakat dan bagi perkembangan industri itu sendiri. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat mengenal lebih jauh profil risiko lembaga masing-masing sehingga dapat bersinergi lebih optimal,” ungkapnya.  (WOL/EKO)