Libur Berakhir, PNS Jangan Perpanjang Cuti

Ilustrasi (WOL Photo)

JAKARTA, WOL – Masa libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri telah berakhir, hari ini. Besok, Rabu (22/7) seluruh  Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di segenap penjuru nusantara diharapkan menegakkan disiplin pegawai. Masuk kerja sesuai dengan ketentuan, 22 Juli 2015 jam 07.30.

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, di Jakarta, dalam keterangan tertulis.

“PNS harus disiplin dan masuk kerja sesuai ketentuan. Jika bolos tanpa surat ijin atau keterangan, termasuk katagori pelanggaran disiplin. Akan ada sanksi disiplin, berupa teguran lisan atau tertulis yang mempengaruhi kondite kenaikan pangkat,” kata Yuddy.

Sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri PANRB, Nomor : 05 TAHUN 2014, Nomor : 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor : 02/SKB/MENPAN-RB/V/2014, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, bahwa hari libur nasional dalam rangka hari raya Idul Fitri 1436 H adalah tanggal 17 dan 18 Juli 2015, sedangkan cuti bersamanya selama 3 (tiga) hari yakni tanggal 16, 20 dan 21 Juli 2015.

Menteri Yuddy percaya tidak akan ada PNS yang sengaja bolos pasca libur lebaran. Kalau pun ada, Yuddy meminta setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan crosscheck dan menanyakan alasannya.

Advertisement

Menurutnya saat ini ada sekitar 30 % pegawai pemerintah yang mengambil cuti tahunan. “Jadi, bila masih banyak kantor yang sepi, jangan berburuk sangka dahulu, bisa jadi sebagian PNS masih cuti. Sebagai contoh di kantor Kementerian PANRB, ada 32 % pegawainya mengambil cuti tahunan,” ujar Yuddy.

Tugas PNS melayani masyarakat, memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Terlebih setelah hari raya Idul Fitri, spirit kembali kepada fitrah seharusnya dikembangkan pula oleh para abdi negara tersebut dalam pelaksanaan tugas.

“Saatnya PNS kembali kepada fitrahnya sebagai pelayan rakyat. Layani masyarakat dengan baik dan ikhlas,” pungkas Yuddy.

Soal sanksi, Menteri menegaskan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. “Sanksi berdasarkan PP itu mulai dari teguran ringan, peringatan tertulis, hingga sanksi berat berupa pemberhentian,” ujarnya.

Diakui, sanksi terhadap pelanggaran terhadap hal di atas, memang tidak masuk kategori pelanggaran berat. Tetapi bukan berarti bahwa hal itu bisa diabaikan begitu saja. “Displin merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembinaan pegawai. Kalau pegawai terbiasa dengan tindakan indisipliner, dikhawatirkan bisa merembet ke hal lain, yang berakibat fatal,” tegas Yuddy.

Hal itu tidak sejalan dengan konsep revolusi mental yang merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo, serta reformasi birokrasi yang tengah berjalan dewasa ini. Jadi jangan anggap sepele dengan urusan disiplin ini. Karena itu, Menteri mengajak para pejabat pembina kepegawaian (PPK) di seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi displin ini secara konsisten terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di masing-masing instansinya.

Untuk memastikan kehadiran ASN, Menteri juga akan melakukan pemantauan pada hari pertama masuk kerja pasca Idul Fitri 1436. “Setelah halal bihalal di kantor, Kami akan silaturahmi ke sejumlah kemenetrian dan lembaga yang ada di Jakarta,” ujar Yuddy. (hls)