Korupsi Alat Ukur di Langkat Divonis 1,3 Tahun

Ilustrasi
Iklan

MEDAN, WOL – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menggelar sidang kasus dugaan korupsi proyek mark-up pembelian alat ukur udara dengan sumber dana APBD Tahun 2011 sebesar Rp1,1 miliar, di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Langkat dengan terdakwa sebanyak 13 orang.

Dalam sidang tersebut masing-masing terdakwa divonis mulai dari 1 tahun hingga 1 tahun 3 bulan, Rabu (28/7).

Para terdakwa tersebut menjalani sidang secara bergantian yang mana, Faisal Hadi selaku Ketua Panitia Pengadaan divonis hukuman 1 tahun 3 bulan dan denda Rp50 juta dengan subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan Elvi Indriani selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, Icum Susanti, Asril yusti, dan Muhidin Aswan Depari selaku Anggota Panitia Pengadaan, masing-masing divonis hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta dengan subsider selama 1 bulan kurungan.

Kemudian, majelis hakim yang diketuai Robert Hendrik juga menjatuhkan vonis terhadap Buyung Surbakti selaku Ketua Pemeriksa Barang, Irhamsyah Hasibuan selaku Sekretaris Pemeriksa Barang, Juli Syahpitri, Teguh Christopan, Johannes Sitepu selaku anggota Pemeriksa Barang, Zubaidah selaku Bendahara Barang, masing-masing selama 1 tahun dan denda Rp50 juta dengan subsider 1 bulan kurungan.

Sedangkan kuasa dari rekanan, Syafii dijatuhi hukuman selama 1 tahun 3 bulan dan denda Rp50 juta dengan subsider 2 bulan. Selain itu, dia juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp186 juta dengan subsider 6 bulan kurungan.

iklan

Kemudian, rekanan Ratna Kartika dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta dengan subsider selama 1 bulan kurungan.

Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU), Arif Kadarman menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada masing-masing terdakwa selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta dengan subsider 6 bulan kurungan.

Sebagaimana diketahui, dalam dakwaan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat, yang dibacakan Arif dan Harry, secara bergantian dengan 4 gelombang lantaran bangku tengah tempat duduk terdakwa yang tidak cukup untuk menampung ke 13 terdakwa para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi proyek fiktif pembelian alat pengukur udara yang dianggarkan masing–masing pada tahun 2011 sebesar Rp1,1 miliar.

Dana sebesar ini digunakan oleh Kantor Badan Lingkungan Hidup Langkat yakni digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kwalitas udara dan pengendalian pencemaran udara. Namun barang yang dimaksud tidak terlihat di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Langkat.

Selain itu adanya mark-up tentang peruntukan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kwalitas lingkungan yang mencapai anggaran dananya meliputi Rp1.129.436.000 sebagaimana dimaksud dari jumlah tersebut dalam tanda kutip, belanja modal pengadaan alat laboraturium dan belanja modal alat-alat laboratorium kimia.

“Para terdakwa melakukan mark-up harga dalam peruntukkan sarana dan prasarana pengadaan alat ukur pemantauan kwalitas udara dan pengendalian pencemaran udara,” jelas Jaksa Arif.

Lanjutnya kalau akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp286 juta dan para terdakwa pun dikenakan pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 56 ayat 1 KUHP. (wol/lvz)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan