Konflik Parpol Hiasi Pilkada Serentak

Istimewa

JAKARTA, WOL – Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang telah dimulai. Selasa (28/7) besok merupakan batas akhir pendaftaran calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Di lapangan, sejumlah masalah mulai muncul. Harus ada terobosan hukum untuk minimalisir persoalan tersebut.

Sebanyak 269 daerah siap menggelar Pilkada secara serentak pada 9 Desember mendatang. Sejumlah pasangan calon kepala daerah telah mendaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah. Baik yang berasal dari partai politik maupun calon perseorangan.

Sejumlah masalah yang muncul di lapangan di antaranya persoalan partai yang dirundung konflik internal seperti Partai Golkar dan PPP. Kendati KPU telah membuat terobosan hukum, namun persoalan di internal dua partai tersebut masih muncul di lapangan.

Seperti yang terjadi di tubuh Partai Golkar, kendati pengadilan telah memutus Munas Golkar di Bali merupakan produk hukum yang sah, namun KPU tetap berpegang pada Peraturan KPU yang merujuk pada kekuatan hukum tetap bagi partai politik yang beronflik. Peraturan KPU yang dimaksud nomor 12 Tahun 2015 perubahan atas PKPU No 9 Tahun 2015.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku tidak terkejut dengan sikap KPU. Ia menilai dari awal KPU diduga sudah terlibat persekongkolan dengan kekuasaan dan oknum Golkar untuk menghancurkan Golkar. “Jadi hukum dan UU pun mereka tabrak,” tegas Bambang kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/7).

Advertisement

Sikap yang sama juga muncul dari PPP kubu Romahurmuziy yang melayangkan somasi terhadap KPU. Somasi dimaksud terkait dengan PKPU NO 12 Tahun 2015 terkait dengan partai berkonflik. Kubu Romi beralasan secara yuridis pihaknya merupakan kubu yang paling sah terlebih pasca-putusan PT TUN Jakarta yang menganulir putusan PTUN Jakarta.

“Terbitnya PKPU No 12 Tahun 2015 telah merugikan kami sebagai partai yang sudah menerima pengesahan dari Menkumham namun harus bekerjasama dengan kelompok lain yang tidak punya basis legal standing,” kata Ketua DPP PPP kubu Romi Arif Sahudi.

Selain masalah partai yang berkonflik yang hingga kini belum tuntas di lapangan, persoalan lainnya juga muncul dengan kemungkinan ada kandidat kepala daerah hanya satu pasang calon.

Dalam PKPU No 12 Tahun 2015 disebutkan jika hingga batas akhir pendaftaran calon kepala daerah hanya satu pasang calon yang mendaftar maka pendaftaran diperpanjang hingga 10 hari. Namun bila dalam waktu tambahan juga tak kunjung ada yang mendaftar maka waktu pendaftaran kembali diperpanjang hingga tiga hari lamanya.

Namun hingga perpanjangan kali kedua pendaftaran juga tak kunjung ada yang mendaftar, maka pilkada ditunda hingga pilkada serentak pada periode berikutnya yakni pada 2017.

Fenomena satu pasang kandidat dalam pilkada tampaknya bakal muncul di Pilwakot Surabaya. Hingga hari kedua pendaftaran Pilkada ini, baru pasangan Tri Rismaharani dan Wisnu Sakti Buana dari PDI Perjuangan yang baru mendaftar.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKIS Sa’duddin menilai penundaan pilkada hingga 2017 tentu akan memunculkan masalah di lapangan. Menurut dia, akan terjadi kekosongan kekuasaan kendati ada pelaksana tugas sebagai Pejabat Kepala Daerah namun kewenangannya terbatas. Selain itu, mantan Bupati Bekasi ini menilai jika pilkada ditunda maka akan terjadi pemborosan anggaran. “Anggaran Pilkada 2015 telah terpakai sehingga perlu adanya tambahan penganggaran lagi ketika ditunda pada 2017,” ingat Sa’dudin.

Lebih dari itu, politisi PKS ini menilai penundaan pilkada hanya akan menambah masalah sosial di masyarakat. Potensi konflik horisontal tterbuka terjadi di lapangan. “Jika tidak segera dittuntaskan pelaksanaannya, akan menambah masalah sosial di masyarakat,” cetus Sa’dudin.(inilah/data1)