ICW: Remisi Terpidana Korupsi Tidak Sembarang

Ilustrasi

JAKARTA, WOL – Dalam pemberian remisi terhadap terpidana korupsi, KPK harus berperan, sebab ada aturan di PP 99 tahun 2012 tentang remisi yang mengharuskan rekomendasi dari lembaga yang menyidik kasus si narapidana.

Menurut peneliti ICW, Laola Ester, hari ini, pemberian remisi terpidana korupsi harus sesuai aturan dan syarat. “Ya kembali lagi, kalau sudah sesuai dengan syarat. Tapi apa sudah sesuai dengan syarat dia membayar uang pengganti, jadi justice collaborator,” katanya.

Meski begitu, Lalola mengatakan sebaiknya pemberian remisi untuk terpidana koruptor tidak diobral.  “Tapi seminim mungkin (remisi) kepada terpidana korupsi, kecuali sudah memenuhi syarat tadi,” pungkas dia.

Untuk itu, tentu KPK tidak boleh memutuskan sembarang orang yang mendapat remisi. Dia yang mendapat remisi, tentu harus memenuhi syarat PP 99 tahun 2012. Jika tidak, KPK justru akan meringankan hukuman orang yang salah.

Dalam PP 99 tahun 2012 disyaratkan seseorang yang menerima remisi adalah mereka yang memenuhi tiga syarat. Pertama terpidana harus sudah membayar uang pengganti yang dibebankan, kedua terpidana bersedia menjadi justice collaborator, ketiga mendapat surat rekomendasi dari tempat yang melakukan penyidikan terhadapnya entah itu KPK maupun Kejaksaan.

Advertisement

Sebelumnya tiga terpidana kasus korupsi, yakni Dada Rosada, Emir Moeis dan Nazaruddin mendapat remisi.

Diketahui, Dada merupakan terpidana pengurusan perkara banding dana bansos Pemkot Bandung tahun 2009-2010. Mantan Wali Kota Bandung itu divonis 10 tahun. Emir divonis tiga tahun karena kasus suap proyek pembangunan PLTU di Lampung, tahun 2004. Sedangkan Nazar terpidana korupsi proyek Wisma Atlet Palembang divonis empat tahun 10 bulan. Ketiganya, ialah terpidana yang penyelidikan dan penyidikannya ditangani KPK. (mtn/hls)