Gatot Pujo Nugroho Seharusnya Ditahan

WOL Photo
Iklan

MEDAN, WOL – Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Pers Independen (API) Sumut mensinyalir adanya tindak diskriminasi dalam penanganan kasus yang menyeret Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho, dan pengacara Otto Cornelis Kaligis. Direktur LBH API Sumut, Rony Lesmana, mempertanyakan penetapan status tersangka Gatot tidak diikuti dengan penahanan sebagaimana yang diberlakukan terhadap OC Kaligis.

“Seharusnya Gatot juga ditahan. Karena kemungkinannya dia adalah intelektual dader-nya (otak pelaku). Kenapa tidak ditahan?” tanya Rony, Kamis (30/7).

Ia mengharapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menerapkan azas ‘equality before of the law’ selain juga mengedepankan azas praduga tak bersalah. Namun Rony menilai, KPK masih ragu-ragu menetapkan status tersangka bagi Gatot dan istri keduanya Evy Susanti.

“Kalau ragu-ragu kenapa harus jadi tersangka? Seharusnya saksi saja, agar tak menimbulkan polemik. Ini jadinya melebar dan banyak spekulasi bermunculan,” ujarnya.

Direktur Pusat Study Pembaharuan Hukum dan Peradilan (PUSHPA) Sumut, Muslim Muis, menambahkan penyidik KPK seharusnya konsisten dalam menindaklanjuti kasus suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan itu.

iklan

Mantan Wakil Direktur LBH Medan ini membandingkan penetapan tersangka OC Kaligis dan Gatot dalam kasus sama. OC Kaligis saat itu dijemput paksa dan langsung ditahan di Rutan Guntur. Berbeda dengan Gatot, ia hanya ditetapkan sebagai tersangka dan belum ditahan hingga saat ini. Padahal enam tersangka lainnya sudah ditahan di tempat yang berbeda.

“Seolah-olah OC Kaligis ditahan karena dianggap menghilangkan barang bukti. Kenapa Gatot nggak seperti itu?” ungkap Muslim seraya menyarankan KPK untuk segera menahan Gatot dan Evy berdasarkan alat bukti yang cukup dan kuat.

Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat dan partai politik juga menyayangkan atas penetapan status tersangka Gatot atas dugaan suap Hakim PTUN Medan yang juga menjerat pengacara kawakan OC Kaligis.

Apalagi jika dikaitkan dengan Syamsul Arifin (Gubernur Sumut sebelumnya) yang juga ditahan KPK atas kasus korupsi yang dilakukan ketika masih menjadi Bupati Langkat.

“Ini tentu menjadi preseden buruk buat citra Sumut. Dua pimpinan daerahnya secara berurutan mesti ‘digelandang’ KPK menjadi pesakitan. Ini bukan hal yang hanya kebetulan semata. Ada yang salah dalam tata kelola daerah, baik di Sumut maupun Kota Medan ini. Sebagai warga Sumut, kita tentu terusik dengan permasalahan ini,” kata Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra, Rabu (29/7).

Ia menambahkan, dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah, Gubsu diharapkan dapat menghadapi masalah hukum secara jantan selayaknya seorang pemimpin yang siap menghadapi segala resiko.

Sebaliknya, masyarakat juga diminta tidak mengambil kesimpulan sendiri, apalagi memberikan penghakiman sebelum adanya putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Semoga Pak Gatot kuat menjalani proses ini. Proses hukum akan membuktikan segala sesuatu terhadap masalah ini,” ujar Effendi.

Oleh karena itu, sejalan dengan dimulainya proses pemilihan kepala daerah di 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara, ia menghimbau kepada masyarakat untuk cerdas dalam memilih pemimpin daerahnya.

“Jelilah memilih calon pemimpin agar tradisi gubernur, wali kota, dan bupati yang masuk penjara tidak mejadi ‘budaya’ di provinsi ini,” kata Effendi yang juga Wasekjen Partai Perindo itu. (wol/cza)

Editor: Agus Utama

Iklan