Dzulmi Eldin Tutup Mata Kasus Centre Point

WOL Photo

MEDAN, WOL – Pemerintah Kota Medan yang dipimpin Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dinilai tutup mata terkait upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat melalui Yayasan Citra Keagilan terkait berdirinya pusat perbelanjaan Centre Point dilahan milik PT Arga Citra Kharisma (ACK) di Jalan Jawa Medan.

Direktur Yayasan Citra Keadilan Hamdani Harahap menyebutkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tidak menghadiri  sidang gugatan di Pengadilan Negeri. (PN) Medan terkait berdirinya Centre Point dan bangunan lainnya di lahan milik PT KAI yang dikuasai oleh PT ACK  yang banyak merugikan masyarakat.

“Dalam gugatan dengan nomor registrasi 203/Pdt.G/2015/PN.Mdn, kami mengugat dari segi lingkungan hidup,” kata Hamdani, Jumat (10/7).

Menurut Hamdani, para tergugat selain Wali Kota Medan juga PT. Arga Citra Kharisma sebagai pengelola beberapa gedung bertingkat seperti Centre Point (kawasan bisnis) di Jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu, Medan Timur, Kota Medan sebelum dan selama mendirikan bangunan Gedung Centre Point dan gedung lainnya telah melanggar hukum.

Perusahaan ini, katanya, tanpa hak dan melawan hukum telah membongkar dan memindahkan Masjid dan Madrasah Al-Hidayah, Kantor Kelurahan Gang Buntu dan Kantor Kepolisian Sektor Medan Timur dan tidak disertai dengan kajian lingkungan, tidak memiliki Izin Lingkungan, tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Advertisement

Namun, kegiatan itu dibiarkan oleh tergugat-tergugat lainnya secara melawan hukum yang berdampak pada pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas dan kerugian Negara serta dampak lingkungan sosial dan lingkungan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Centre Point, Rumah Sakit Murni Teguh, Hotel Karibia, dan gedung lainnya sebagai pusat perbelanjaan, apartemen, dan lain-lainnya yang dikelola oleh Tergugat VII (PT Arga Citra Kharisma) adalah lambang perlawanan dan ketidakpatuhan terhadap kedaulatan negara atau hukum dan teritorialnya, karena sebelum dan pada saat membangun dalam keadaan melawan hukum,” ujarnya.

Hamdani juga menyebutkan dengan dikabulkannya gugatan PT KAI oleh Mahkamh Agung semestinya pemerintah lebih peduli dan respon terhadap upaya hukum yang dilakukan masyarakat tentang berdirinya bangunan-bangunan di jalan Jawa tersebut.

“Bayangkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang kantornya tidak jauh dari kantor Pengadilan Negeri Medan tidak mau menghadiri sidang gugatan, ini terbukti wali kota tersebut tutup mata dengan upaya hukum yang kita lakukan,” katanya. (wol/rdn)