Warga Desa Bekerah Mulai Tempati Rumah di Siosar

WOL Photo/Muhammad RIzki
Iklan
KABANJAHE, WOL – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Pemerintah Kabupaten Karo sudah menjalankan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan hutan Siosar sebanyak 2.035 unit.

Dari ribuan huntap yang diwacanakan, saat ini 112 unit sudah selesai, dari 350 unit yang ditargetkan. Selanjutnya huntap tersebut akan diperuntukkan bagi warga tiga desa (Simacem, Bekerah dan Suka Meriah).

Pembangunan ini nantinya diharapkan mampu mengurangi beban warga pengungsian yang selama ini sangat bergantung dari bantuan pemerintah maupun pihak swasta.

Akan tetapi, mendapatkan rumah bukan membuat warga Desa Bekerah merasa senang, seperti pengakuan Mola beru Ginting. Pasalnya menurut ibu paruh baya ini infrastruktur dan lahan pertanian yang menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi semasa di kampung halaman tidak ia dapatkan semenjak menerima tawaran rumab bantuan di kawasan hutan Siosar.

“Macam mana kami mau bertahan di rumah baru ini nak, lahan pertanian kami jauh dikampung sana. Uang sewa lahan yang dikasih pemerintah tidak cukup untuk menyewa lahan di dekat rumah bantuan ini,” ungkapnya kepada Waspada Online, Minggu (28/6), saat ditemui di rumahnya.

Lebih lanjut ibu yang gemar memakan sirih ini menjelaskan, bahwa dirinya sangat berterimakasih sekali sudah mendapatkan rumah. Namun begitupun, ia sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten juga memperhatikan kebutuhan warga lainnya seperti akses jalan yang mudah dilalui angkutan desa dan kebutuhan pangan lainnya.

iklan

“Macam mana kehidupan disini bisa berjalan normal, jalan menuju ke rumah bantuan ini (Kabanjahe-Siosar) aja sulit dan jauh. Penerangan kurang. Bagaimana anak dan cucu kami mau bersekolah. Kalau ada yang sakit, bisa makin parah penyakitnya karena akses ke kota jauh,” pungkasnya.

Disisi lain, relawan dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Medan, Susanto Ginting sangat menyayangkan lambannya pemerintah mengambil kebijakan dalam merelokasi warga ke tempat Huntap. Andai saja bantuan yang selama ini diberikan dialokasikan untuk membangun Hunian Sementara yang layak, otomatis warga hanya memikirkan bagaimana mendapatkan penghasilan pasca diberhentikannya bantuan.

“Baru-baru ini Presiden Jokowi memberikan bantuan Rp6 milliar. Nah jika dana itu dialokasikan pada kebutuhan yang paling mendesak, sudah pasti kekurangan dari percepatan pemulihan tanggap bencana ini akan terlihat jelas. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan lainnya tidak terasa sulit,” tukasnya. (wol/muhammad rizki/data1).

Editor: AGUS UTAMA

Iklan