JAKARTA, WOL – DPR RI melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memproses usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau yang dikenal dengan dana aspirasi.
“Kami undang pimpinan KPK di lantai III tempat ketua (DPR Setya Novanto),” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung Parlemen, Selasa (23/6).
Politikus PAN itu menambahkan, pihaknya dalam pertemuan itu akan mengonsultasikan tentang pencegahan agar tidak ada penyimpangan dana aspirasi.
“Bisa diharapkan, bisa dapat kejelasan pimpinan KPK. Rencananya tiap bulan dari UP2DP kami tembuskan juga KPK dan BPK,” ujarnya.
Meskipun begitu, tidak semua fraksi di DPR menerima dana aspirasi Rp20 miliar tersebut. Dua dari 10 fraksi di DPR telah menyatakan menolak dana aspirasi, yaitu Fraksi NasDem dan Hanura. (inilah/data2)
Discussion about this post