Kaum Buruh Minta Menakertrans ‘Ditendang’

Hanif Dhakiri. (foto: Ist)
Iklan

JAKARTA, WOL – Jika benar Presiden Jokowi akan melakukan reshuflle terhadap para pembantunya. Maka, kaum buruh meminta untuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Hanif Dhakiri menjadi prioritas utama dalam rencana tersebut.

Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyikapi isu rencana reshuffle kabinet yang semakin kencang akan dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK.

“Sikap KSPI, bila benar Presiden Jokowi akan mereshuffle kabinet maka Menakertrans adalah salah satu menteri yang harus direshuffle karena tidak ada satupun kebijakannya yang dirasakan oleh buruh. Malah banyak kebijakannya yang kontroversial merugikan dan meresahkan buruh,” kata Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (24/6).

Diungkapkan Said Iqbal, bentuk nyata kebijakan Menakertrans yang sangat kontroversial dan merugikan para buruh antara lain seperti Surat Edaran Dirjen (SE Dirjen) yang memuat setiap Pimpinan Unit Kerja (PUK) di tiap perusahaan harus mempunyai aturan (AD/ART) sendiri. “Belum lagi rencana naik upah 2 tahun atau bahkan bisa 5 tahun sekali, TRIPARTIT NASIONAL sudah bubar, ratusan TKI terancam hukuman mati tanpa kejelasan aksi dari Menakertrans-nya,” ungkapnya.

Selain itu, banyaknya kebijakan dan peraturan yang tidak jalan seperti RPP Jaminan Pensiun yang urung selesai hingga kini. Padahal, lanjut Said Iqbal, 1 Juli 2015 harus sudah dijalankan program tersebut.

iklan

“Program BPJS Kesehatan untuk buruh melalui ‘Coordination of Benefit/COB’ tidak jalan sama sekali, penggunaan pekerja outsourcing kembali marak secara masif  termasuk di BUMN karena lemahnya law enforcement, dan kebijakan Menakertrans tentang perumahan buruh hingga kini tidak jelas karena hanya berlindung di balik Presiden,” cetusnya.

Belum lagi, ditegaskan Said Iqbal, hal ini makin diperparah dengan banyaknya kriminalisasi dan kekerasan terhadap buruh dan pimpinan buruh tanpa tindakan apapun dari Menakertrans. “Apalagi soal kebijakan upah minimum dari Menakertrans tidak jelas orientasinya, gerakan K3 dan Produktivitas menurun,” katanya.

Oleh Karena itu, sebagai pimpinan para buruh KSPI, Said Iqbal pun menyerukan ‘saatnya reshufle Menakertrans’. (rmol/data2)

Iklan