Jokowi Disarankan Lakukan Rekonsolidasi Hukum Pidana

Ilustrasi
Iklan

JAKARTA, WOL – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan rekonsolidasi hukum acara pidana. Rekonsolidasi diharapkan bisa menata dan mengatur kembali aturan mengenai penyidik.

“Saya usul kepada Presiden agar melakukan rekonsolidasi hukum acara pidana untuk ditata kembali, diatur, ditegaskan, menurut undang undang itu apa yang dikehendaki. Apakah hukum-hukum khusus untuk hukum acara tidak boleh atau tidak. Menurut saya tetap harus boleh karena di manapun boleh penyidik sipil itu menurut bidangnya masing-masing,” kata Mahfud usai bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

Usulan itu disampaikan Mahfud menyusul adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan praperadilan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo. Salah satu pertimbangan hakim tunggal Haswandi adalah menganggap penyidik KPK tidak sah lantaran bukan berasal dari kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Mahfud, hal itu pula (penyidik independen) yang perlu diatur dalam undang undang.

“Pengadilan militer itu penyidiknya bukan jaksa, polisi, ya, dan itu berlaku puluhan tahun, saya mengusulkan ada perbedaan memandang hukum, satu hukum sebagai norma dan hukum sebagai peristiwa. Kalau hukum sebagai norma itu bukan diadili oleh PN, tapi MK. Kalau hukum sebagai kasus, ya, pengadilan,” kata dia.

iklan

Atas usulan ini Mahfud mengaku mendapat respon positif dari presiden. Bahkan langsung dicatat oleh Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

“Ya kami sampaikanlah pemerintah harus segera melalui aparat yang ada konsolidasi di KUHP. MA tentu mengambil langkah antara sebelum konsolidasi legislatif selesai, MA bisa buat perma atau sema yang batasi tentang tidak boleh dijadikan novum atau dilakukan lagi.”(vvn/data1)

Iklan