Ibu Pertiwi Memanggil Berbakti di KPK

Istimewa
Iklan

JAKARTA, WOL – Masa jabatan Pimpinan KPK 2011-2015 akan segera berakhir, dan proses seleksi Pimpinan KPK 2015-2019 segera dimulai. Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK mengundang Warga Negara Republik Indonesia Terbaik untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2015-2019). Pendaftaran dibuka mulai tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan 24 Juni 2015.

Menyikapi pembukaan capim KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajak segenap masyarakat untuk turut serta mengidentifikasi calon-calon yang memenuhi syarat, kemudian mendukung dan mendorong mereka untuk ikut dalam seleksi Calon Pimpinan KPK ini. “KPK milik kita, kita semua harus berperan dalam menguatkan KPK,” sebut ICW dalam rilisnya.

Persyaratan (Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) :
Warga Negara Indonesia;
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Sehat jasmani dan rohani;
Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
Tidak menjadi pengurus salah satu Partai Politik;
Melepaskan Jabatan Struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
tidak menjalankan profesinya selama menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tata Cara Pendaftaran :
Surat lamaran di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- ditujukan kepada Panitia Seleksi pemilihan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan alamat Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I lantai 2, Jl. Veteran No. 18, Jakarta Pusat 10110, dengan melampirkan :
a. Daftar Riwayat Hidup;
b. Pas foto berwarna terbaru 3 (tiga) lembar ukuran (4×6);
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
d. Fotokopi NPWP;
e. Fotokopi Ijazah S1, S2, dan atau S3 yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk lulusan dalam negeri, atau instansi yang berwenang bagi lulusan luar negeri;
f. Surat pernyataan mempunyai pengalaman di bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dengan menyebutkan instansi-instansi tempat bekerja, dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah);
g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada Rumah Sakit;
h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dan masih berlaku;
i. Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- dan bertanggal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
j. Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- dan bertanggal, bahwa apabila terpilih menjadi anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersedia:
1) Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya;
2) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi Pimpinan KPK 2015-2019;;
3) Melaporkan harta kekayaannya.
k. Makalah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (berisi Visi, Misi, dan gagasan inovatif), maksimal 10 halaman, font 11, Arial, 1½ spasi.
Format untuk dokumen huruf a, f, i, j dapat diunduh di www.setneg.go.id.

Berkas pendaftaran dapat disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I lantai 2, Jl. Veteran No. 18, Jakarta Pusat 10110, atau dikirim melalui pos tercatat ke alamat Panitia Seleksi. Untuk mempercepat pengiriman, berkas pendaftaran dapat disampaikan terlebih dahulu melalui email ke alamat: panselkpk2015@setneg.go.id.

iklan

Kamis lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan  Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beranggitakan 9 perempuan.

Dengan kriteria kompetensi seperti itu, Presiden berharap komisioner yang akan terpilih menjadi pimpinan KPK nanti memiliki kemampuan yang lengkap, mampu memperkuat kelembagaan KPK, mampu meningkatkan sinergi  KPK dengan lembaga penegak hukum lainnyadalam rangka membangun sistem pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Kesembilan nama yang dipilih Presiden Jokowi itu memiliki latar belakang beragam, mulai dari aktivis, dosen, hingga pejabat yang seluruhnya perempuan. Mereka adalah  Destry Damayanti (ekonomi), Enny Nurbaningsih (hukum), Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo (hukum),  Betti S. Alisjahbana (IT, manajemen), Yenti Garnasih (hukum),  Supra Wimbarti (psikologi), Natalia Subagyo (pemerintahan), Dani Sadiawati (hukum) dan Meuthia Ganie-Rochman (sosiolog).  (wol/data2)

Iklan