HPP Beras Tidak Sesuai Pasar

Istimewa
Iklan

JAKARTA, WOL – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin  menilai bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 17 Maret 2015 untuk menggantikan Inpres Nomor 3 Tahun 2012, masih belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Harga beras di pasaran sekarang rata-rata Rp.10.000,-.  Sedangkan HPP beras yang tertera di Inpres No.5/2015 hanya Rp.7.300,-. Pada kehidupan nyata, implikasi akan sangat banyak mulai dari petani, masyarakat, hingga pemerintah,” kata Andi Akmal.

Legislator Fraksi PKS ini menjelaskan, bahwa untuk dampak kepada petani, telah terjadi penindasan hak yang sangat signifikan terhadap pendapatan mereka. Andi Akmal mencontohkan, ketika petani pada saat panen menghasilkan 5 ton gabah, implikasi HPP ini akan menyebabkan harga per kilogram gabah hanya Rp. 3.700,- sesuai dengan inpres.  Sehingga di pasaran, harga gabah maksimal hanya Rp.4.000,-

Apabila HPP Beras Rp.10.000,-, lanjutnya, dengan faktor rendeman 55%, gabah di tingkat petani bisa maksimal Rp. 4.500,- per Kg nya. Asumsinya pedagang dapat share keuntungan Rp.1.000,- per Kg.

Dari data tersebut, terjadi gap aturan dan kenyataan di lapangan yang menyebabkan petani dirugikan antara Rp. 500,- sd Rp. 800, – per Kg nya sehingga potensi total kerugiannya sebesar dua setengah juta hingga empat juta rupiah sekali masa tanam dengan asumsi petani berproduksi 5 ton gabah. “Bagi petani kecil, angka sebesar itu sangat berharga bagi mereka”, katanya.

iklan

“Kami sangat sedih untuk saat ini ketika melihat para petani padi membiarkan sawahnya terbengkalai dibiarkan bera. Alasan mereka sederhana, mereka tidak mau rugi yang menambah sulitnya kehidupan mereka,” sesal Akmal.

Kemudian Andi Akmal melanjutkan, untuk implikasi terhadap pemerintah dengan adanya inpres penyerapan beras adalah terjadinya kesulitan bagi Bulog untuk menyerap gabah petani.

“Serapan beras yang rendah oleh Bulog ini, kadang-kadang dijadikan klaim pemerintah dengan menunjukkan data bahwa stok beras nasional tipis, sehingga punya alasan untuk melakukan impor beras. Ada sumber masalah yang pemerintah tidak mau selesaikan yaitu menyeimbangkan HPP beras dengan harga kenyataan beras di pasar,” ucap Legislator Sulawesi Selatan II ini.

Andi Akmal meyakinkan kepada pemerintah, bahwa kenaikan HPP mendekati harga beras di pasar tidak akan memicu kenaikan beras apabila pemerintah melakukan kotrol harga eceran. Disinilah peran pemerintah untuk menekan margin tengkulak agar terjadi keadilan antara keuntungan petani dan pedagang. Jika HPP setara dengan harga pasar, maka kendali harga ada di Bulog, bukan pada pedagang besar.

“Beras ini strategisnya sama dengan bensin. Pemerintah harus mampu mengontrol penuh harga dan persebarannya. Pemerintah harus mampu menjadi price maker pada komoditi beras ini. Kalo pemerintah mampu mengendalikan penuh harga dan sebaran bensin, mestinya mampu juga mengendalikan harga dan sebaran beras,” pintanya.

Dia mengatakan implikasinya dengan moment hari lebaran dimana masyarakat Indonesia mayoritas akan sibuk menghitung zakat yang akan dikeluarkan. HPP beras ini dijadikan patokan oleh BAZNAS untuk menentukan standar harta yang dikeluarkan individu masyarakat untuk keperluan zakat fitrah dan zakat pendapatan.

“Jangan sampai kita salah dalam menunaikan ibadah karena salah aturan. Beras yang dimakan dengan harga Rp.10.000,- yang berarti untuk zakat fitrah Rp. 25.000,- , tapi yang dikeluarkan sesuai HPP pemerintah dengan harga beras Rp.7.300,- yang berarti zakat fitrahnya Rp. 18.250,-.  Begitu juga dalam penentuan nishob zakat pendapatan, akan terjadi perbedaan hitungan antara kenyataan di lapangan dan aturan yang mengikatnya. Nishob di lapangan untuk zakat pendapatan per bulan bisa Rp. 6.528.000,- , namun jika merujuk hitungan HPP beras hanya Rp. 4.765.440,-.” Demikian Andi Akmal Pasluddin. (wol/data1)

Iklan