Mantan Pejabat Pemko Medan Harus Diusut

WOL Photo/Ega Ibra

MEDAN, WOL – Sejumlah mantan pejabat Pemerintah Kota Medan yang terbukti terlibat dalam pengalihan aset milik PT Kereta Api Indonesia seluas 7,3 hektare di kawasan Jalan Jawa Medan kepada perusahaan lain harus diproses secara hukum.

“Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan jelas telah merugikan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu,” kata pakar hukum dari dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Pedastaren Tarigan, SH, di Medan, akhir pekan.

Menurut dia, pengalihan aset secara sepihak yang dilakukan mantan pejabat Pemkot Medan tersebut dapat dikategorikan penyerobotan tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) karena tidak adanya izin dari BUMN itu.

Pelanggaran hukum tersebut perlu diberikan sanksi yang tegas, dan pembelajaran bagi mereka agar tidak seenaknya mengalihkan atau “menjual” tanah KAI.

Selain itu, tidak ada hak dan kewenangan Pemkot Medan untuk memberikan tanah yang menjadi aset KAI tersebut kepada perusahaan lain yakni PT Arga Citra Kharisma (ACK).

Advertisement

“Tanah tersebut bukan milik Pemkot Medan, apa kewenangan institusi itu untuk mencampurinya. Ini adalah sikap arogansi yang ditampilkan mantan pejabat itu. Jadi, tindakan yang dilakukan mantan penguasa itu tidak bisa ditolerir karena telah melanggar hukum dan harus tetap ditindaklanjuti hingga ke pengadilan,” katanya.

Kepala Laboratorium Fakultas Hukum USU itu menambahkan, dalam kasus pengalihan tanah milik negara itu, seharusnya tidak hanya mantan pejabat yang diproses, melainkan pejabat Pemkot Medan yang masih aktif.

Pemeriksaaan tersebut diperlukan karena menunjukkan kebijakan yang mencurigakan dengan membiarkan perusahaan swasta itu membangun pusat perbelanjaan mewah, rumah sakit (RS), dan berbagai lokasi bisnis lainnya.

“Bahkan, perusahaan itu tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) ketika membangun mall, RS, toko-toko di tanah tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan tertanggal 21 April 2015 yang mengabulkan tuntutan PT KAI terkait pengambilalihan kembali aset milik BUMN yang sebelumnya dikuasai PT ACK seluas 7,3 hektare di Jalan Jawa Medan tersebut.

Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung juga sedang mengusut kasus pengalihan aset KAI tersebut yang diduga melibatkan dua mantan wali kota Medan.(antara/data1)