Pendirian Perusahaan Media Jangan Disalahgunakan

istimewa
Iklan

MEDAN, WOL – Komisi I DPR RI merasa prihatin dengan kebebasan pers yang dinilai kurang terkendali. Pasalnya, proses mendirikan perusahaan media dinilai sangat mudah sehingga berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mencontohkan, dengan adanya orang-orang tertentu yang pernah tersangkut tindak pidana dan keluar dari penjara bisa langsung mendirikan perusahaan media. Kondisi ini berbanding terbalik dengan perusahaan non-media yang harus ‘berjuang keras’ memenuhi persyaratan yang sulit dan relatif berat.

“Kalau mau mendirikan perusahaan, harus ada cek bersih. Namun orang baru enam bulan keluar penjara, bisa langsung mendirikan perusahaan pers,” katanya dalam sebuah diskusi di Medan, Sabtu (9/5).

Lanjutnya, untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan pers, sejumlah anggota Komisi I DPR RI sempat mengusulkan pembuatan aturan yang cukup ketat dalam mendirikan perusahaan pers.

Namun usulan tersebut sulit dilakukan karena dianggap akan melanggar Pasal 28 UUD yang mengatur hak asasi manusia (HAM), termasuk mengenai informasi. “Kalau mau diperketat, UUD harus diamandemen lagi,” ujarnya .(wol/data2)

iklan

Penulis: CAESSARIA INDRA DIPUTRI
Editor: SASTROY BANGUN

Iklan