Gubsu Seharusnya Pahami Konsep Mutasi Jabatan

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Nezar Djoeli (WOL Photo)

MEDAN, WOL – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, Nezar Djoeli mengharapkan Gubernur Gatot Pujo Nugroho memahami konsep mutasi jabatan yang seyogianya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Namun sayangnya, Gubsu terkesan menutup mata terhadap masukan-masukan.

“Jadi janganlah pemindahan itu dilakukan karena ada maksud dibelakangnya,” katanya, Selasa (26/5).

Ia menuturkan, dalam pemutasian jabatan haruslah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan orang yang dimutasi. Hal yang terpenting adalah disiplin ilmiah orang tersebut sesuai dengan jabatan yang akan diterimanya.

Wakil Ketua Komisi D ini juga merasa prihatin dengan banyaknya pemangku kepentingan baik di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota yang belum tepat pada posisinya.

“Ini contoh revolusi mental yang harus dimiliki pada hari-hari mendatang,” imbuhnya.

Advertisement

Oleh karena itu, ia berharap Gubsu dapat mengikutsertakan pihak DPRD Sumut untuk menempatkan kepala dinas di instansi-instansi terkait. Menurutnya, jika mereka ditempatkan sesuai dengan tupoksinya, mereka dapat memahami permasalahan yang terjadi serta dapat mencari jalan keluar dari masalah tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho mendapat surat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Teguran itu tertulis dalam surat No.X.359/012/185115/IJ, tertanggal 11 Februari 2015, tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho.

Penyalahgunaan wewenang yang disebutkan dalam surat yang ditandatangani Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Maliki Heru Santosa itu yakni terkait mutasi jabatan dan temuan dugaan korupsi Bantuan Daerah bawahan (BDB) jJAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun Anggaran (TA) 2013.(wol)

Penulis: CAESSARIA INDRA DIPUTRI
Editor: SASTROY BANGUN