Golkar Terancam tak Bisa Ikut Pilkada 2015

Istimewa

JAKARTA, WOL – Partai Golkar terancam tidak bisa mengikuti Pilkada serentak 2015. Sebab, kisruh internal kepengurusan Partai Golkar masih dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus merujuk pada putusan hukum yang sudah inkrach atau berkekuatan tetap.

“Jika putusan hukum tetap melampaui batas waktu pendaftaran Pilkada, maka kerugiannya Golkar tidak bisa ikut Pilkada,” kata Asep, kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (2/5).

Sebab, kata Asep, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap itulah yang bisa diakui pemerintah terkait kepengurusan partai politik yang sedang berseteru.

“Berdasarkan UU partai politik dan UU PTUN, itu harus melakukan putusan pengadilan. Menkumham itu bisa mendaftarkan kalau sudah inkrach,” tegasnya.

Advertisement

Jika ingin mengikuti Pilkada, Asep menyarankan agar kedua kubu yang sedang berseteru, baik kubu Aburizak Bakrie (Ical) maupun kubu Agung Laksono harus bisa menerima kekalahan dalam persidangan PTUN.

“Siapa pun yang diputuskan PTUN harus terima, tidak usah mengajukan banding. Hal itu salah satu cara untuk bisa mengikuti Pilkada,” tegas Asep.

Diketahui, KPU telah menetapkan 10 Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada serentak 2015. Salah satunya adalah terkait parpol peserta Pilkada harus memiliki SK Menkumham sebagai bukti kepengurusan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. (inilah/data2)